Dark/Light Mode

Gaet IWAPI, Menkop Teten Perkuat UMKM Perempuan Masuk Rantai Pasok

Rabu, 25 September 2024 20:28 WIB
Menkop UKM Teten Masduki (ketiga kanan) mendorong dan memperkuat pelaku UMKM perempuan di Tanah Air dengan bekerja sama IWAPI. (Foto: Dok. Kemenkop UKM)
Menkop UKM Teten Masduki (ketiga kanan) mendorong dan memperkuat pelaku UMKM perempuan di Tanah Air dengan bekerja sama IWAPI. (Foto: Dok. Kemenkop UKM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) terus mendorong dan memperkuat pelaku UMKM perempuan di Tanah Air, agar dapat semakin berkembang dan terhubung dalam kemitraan rantai pasok global.

"Sebagai organisasi perempuan pengusaha terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara IWAPI telah berhasil menjadi inspirasi bagi kaum perempuan serta berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dalam ekonomi nasional dan global," ucap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan resmi, Rabu (25/9/2024).

Dalam kegiatan Rakernas IWAPI III di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (24/9/2024), Teten menekankan, peran IWAPI sangat diharapkan.

Sebagaimana laporan Bank Dunia terbaru (2023) yang menggambarkan semakin strategisnya peran perempuan dalam perekonomian sebuah negara.

Secara rinci, digambarkan bahwa partisipasi perempuan pada negara dengan ekonomi rendah hanya sebesar 24 persen, pada negara ekonomi menengah ke bawah dan ke atas masing-masing 32,5 persen dan 34,7 persen, serta ekonomi tinggi sebanyak 39,5 persen.

Baca juga : Kemenkop Dan BPOM Perkuat Sinergi Lindungi UMKM Pangan

"Temuan ini sekaligus merefleksikan bagaimana formulasi kebijakan ekonomi sebuah negara yang harus mampu memfasilitasi tumbuh kembangnya perempuan baik itu sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah maupun Usaha Besar," jelas Teten.

Hal itu harus direlevansikan dengan konteks objektif Indonesia yang memiliki visi untuk menjadi negara maju pada 2045, salah satu targetnya adalah meningkatkan pendapatan perkapita lebih dari lima kali lipat dari hari ini.

"Maka target tersebut hanya mungkin bisa kita capai bila para pengusaha perempuan ambil bagian untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk UMKM di Tanah Air," ujar Teten.

Sejalan dengan laporan World Economic Forum, ujar Teten, pada sekitar 5 tahun silam yang menyebut bahwa dengan mengedepankan partisipasi perempuan pada pasar tenaga kerja maka PDB global akan bertambah 5,3 triliun dolar AS pada 2025.

"Bahkan ILO pada 2018 mengklaim bahwa untuk sektor privat, hadirnya kepemimpinan perempuan dan lingkungan kewirausahaan yang inklusif mampu meningkatkan keuntungan perusahaan hingga 10 hingga 15 persen," jelasnya.

Baca juga : Hadiri BIAS 2024, Moeldoko Puji Kemajuan Dirgantara Indonesia

Namun saat ini tidak kurang dari 60 persen dari pelaku UMKM di Tanah Air adalah perempuan. Sebagian besar di antaranya adalah Usaha Mikro.

"Di sinilah peran IWAPI yang sangat diharapkan bagaimana agar IWAPI sebagai perhimpunan dari para pengusaha perempuan dapat ambil bagian untuk menarik sebanyak-banyak pelaku usaha mikro masuk ke dalam inisiatif kemitraan rantai pasoknya," ujar Teten.

Ia mengatakan, pihaknya telah membuat sejumlah piloting pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) sebagai intervensi negara untuk memastikan agar pelaku UMKM terkonsolidasi ke koperasi dan usahanya menjadi berskala ekonomi.

RPB digunakan untuk mendekatkan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) agar mendapatkan akses inovasi dan teknologi sehingga mereka dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi.

“Hal ini  menjadi kekuatan dari pelaku UMK untuk terhubung ke dalam rantai pasok industri atau terhubung dengan pasar lokal dan global," kata Teten.

Baca juga : Hari Pertama, Perolehan Medali Emas Gulat Merata

Selain itu, Pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan afirmasi untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM, termasuk perempuan untuk memperluas kapasitas usahanya dan naik kelas.

Ini tertuang di dalam PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku UMKM dan koperasi.

"Beberapa terobosannya adalah 40 persen belanja pemerintah untuk beli produk UMKM, 30 persen, infrastruktur publik untuk berjualan produk UMKM dan harga sewanya 30 persen di bawah harga normal. Selain itu, adanya kemudahan untuk pembiayaan dan kemitraan," pungkas Teten.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.