Dark/Light Mode

Capai Swasembada Energi, Pemerintah Dorong Transisi Energi Listrik Di Pedesaan

Jumat, 22 November 2024 14:56 WIB
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 87 kWp di Desa Menamang Kanan sebagai pengganti pemasok utama listrik desa sejak 2022. PLTS ini mampu memasok listrik bersih kepada masyarakat, yakni sekitar lebih dari 1000 rumah tangga. (Foto: IESR)
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 87 kWp di Desa Menamang Kanan sebagai pengganti pemasok utama listrik desa sejak 2022. PLTS ini mampu memasok listrik bersih kepada masyarakat, yakni sekitar lebih dari 1000 rumah tangga. (Foto: IESR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia menjadikan pemanfaatan energi terbarukan sebagai salah satu strategi utama untuk mencapai swasembada energi nasional. 

Dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengelolaan energi terbarukan sesuai dengan Asta Cita, yang kini menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 3.686 GW. Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) pada 2022 bahkan menyebutkan potensi ini dapat mencapai lebih dari 7.800 GW, dengan mayoritas berasal dari energi surya. 

Baca juga : PLN Siapkan Ekosistem Kondusif Untuk Investor

Namun, pemanfaatannya masih minim, khususnya di wilayah pedesaan. Hingga November 2024, sebanyak 86 desa di Indonesia masih belum memiliki akses listrik.

Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika Bappenas, Taufiq Hidayat Putra menyatakan, pengembangan energi terbarukan harus mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah pedesaan. “Listrik berkualitas akan membawa banyak manfaat, seperti mendukung modernisasi pertanian di desa atau penyediaan cold storage di desa nelayan,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di daerah dengan potensi tinggi, dedieselisasi, serta pengembangan jaringan distribusi dan infrastruktur listrik pedesaan. 

Baca juga : Kadin & Pemerintah Berpotensi Dapat Pendanaan Transisi Energi & Rumah Murah dari Inggris

Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum menegaskan,  kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan transisi energi. “Dana lingkungan, keberlanjutan, dan tata kelola (ESG) dari perusahaan dapat diarahkan untuk mendukung proyek energi terbarukan di desa, sekaligus menurunkan emisi karbon,” tambahnya.

Menurut Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, transisi energi tidak hanya mendukung swasembada energi tetapi juga penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). “Penggunaan energi terbarukan dapat menggantikan 3 GW pembangkit listrik tenaga diesel yang tersebar di berbagai wilayah, menurunkan emisi, dan memberikan listrik yang lebih terjangkau bagi masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,” kata Fabby.

Sementara itu, Deni Gumilang dari CASE for SEA menyoroti pentingnya instrumen kebijakan untuk mengurangi risiko investasi di sektor energi terbarukan. “Instrumen policy dan finance derisking harus dikembangkan untuk menarik lebih banyak investor dan menciptakan pasar energi terbarukan yang kompetitif,” jelasnya.

Baca juga : Legislator Gerindra Soroti Transformasi Digital Di Sektor Pariwisata

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan yang mendukung konektivitas dan integrasi energi terbarukan, guna mewujudkan ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.