Tingkatkan Perlindungan Konsumen, BI Dan OJK Luncurkan Geber PK 2025

RM.id  Rakyat Merdeka - Tantangan dan risiko baru di era teknologi digital menuntut upaya adaptasi regulasi dan perlindungan konsumen yang lebih kuat.

Menjawab kebutuhan ini, Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (Geber PK) 2025 resmi diluncurkan hari ini dengan tema “Mulai dari Kita, untuk Konsumen Indonesia.” 

Acara dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono bersama Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, sebagai bentuk komitmen sinergi lintas pemangku kepentingan.

Dalam sambutannya, Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono menyoroti, keberhasilan Geber PK 2024 dan pentingnya melanjutkan inisiatif tersebut melalui tiga pilar utama atau prioritas 3K. Yaitu, Kesamaan Tujuan, Konten yang Fit to the Context, dan Kolaborasi Antar-Stakeholder.

Baca juga : Pembiayaan Konsumer Bank Mega Syariah Melonjak 24,1 Persen Per November 2024

“Tujuan utama kami adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan keuangan. Dengan literasi yang baik, kepercayaan terhadap sistem keuangan akan semakin kuat,” ujar Doni.

Menurut dia, edukasi harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui prinsip satu tema, satu waktu, multipihak, dan multikanal, kami memastikan pesan edukasi tersampaikan secara efektif. Menurut Doni, kolaborasi antara regulator, industri, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk memperluas jangkauan edukasi.

Geber PK 2024 telah mencatat capaian besar dengan menjangkau lebih dari 142 juta orang melalui media sosial dan radio hingga akhir November 2024. Upaya ini menjadi landasan kuat untuk pelaksanaan program di tahun 2025.

Anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menekankan, pentingnya mempersempit kesenjangan antara indeks literasi keuangan (65 persen) dan indeks inklusi keuangan (75 persen).

Baca juga : Perluas Inklusi Keuangan di Kawasan Asia Tenggara, BRI Luncurkan BRImo di Timor Leste

“Indeks literasi keuangan Indonesia cukup baik, bahkan lebih tinggi dari rata-rata negara OECD yang berada di angka 63 persen. Namun, kesenjangan dengan inklusi keuangan perlu terus dipersempit melalui edukasi yang strategis,” ungkap Friderica.

Friderica juga mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara regulator dan pelaku usaha. “Edukasi yang baik tidak hanya meningkatkan literasi konsumen, tetapi juga mendorong pelaku usaha jasa keuangan untuk menjalankan praktik bisnis yang sesuai ketentuan, sehingga jumlah aduan dan pengaduan dapat ditekan,” katanya.

Gerakan ini merupakan hasil kolaborasi kolektif antara regulator, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, serta asosiasi industri, seperti ASPI, Perbanas, Aftech, dan APGI. Upaya ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya memahami layanan keuangan, tetapi juga menggunakannya dengan bijak, aman, dan bertanggung jawab.

“Melalui Geber PK, kita memastikan setiap lapisan masyarakat teredukasi dengan baik, sehingga mampu memanfaatkan layanan keuangan secara optimal,” tambah Doni.

Baca juga : Dukung Tanget Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kadin Luncurkan White Paper

Dengan peluncuran Geber PK 2025, diharapkan ekosistem keuangan Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, inovatif, dan aman bagi seluruh masyarakat, menuju terciptanya perlindungan konsumen yang berdaya di era digital.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.