BI Waspadai Efek Perang Dagang AS-China Ke Ekonomi RI

RM.id  Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) mewaspadai kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada China sebesar 10 persen, yang dinilai bisa berdampak pada ekonomi di dalam negeri. 

Menurut Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya, China sebagai salah satu mitra dagang Indonesia jelas akan memberikan dampak sedikit banyaknya dengan apa yang terjadi pada China.

“BI terus memantau segala divergensi pertumbuhan ekonomi dunia yang terus melebar dan ketidakpastian pasar keuangan global berlanjut. Termasuk dari kebijakan Trump dampaknya terhadap ekonomi Indonesia maupun suku bunga acuan BI,” katanya dalam kegiatan diskusi bersama media di Banda Aceh, Jumat (7/2/2025).

Juli menuturkan, dalam menentukan bunga acuan, BI mempertimbangkan dua hal. Yakni, stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. Apa yang menjadi kebijakan Trump tersebut, akan dilihat seberapa besar pengaruhnya terhadap pergerakan rupiah maupun inflasi.

“Dari waktu ke waktu, kami terus memantau perkembangannya. Melihat dinamikanya seperti apa ke depan,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, arah kebijakan Pemerintah dan bank sentral AS berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global.

Ia mengatakan, kuatnya ekonomi AS serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi di AS dan berdampak pada menguatnya ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) yang lebih terbatas.

Baca juga : Perang Dagang AS-China Bisa Untungkan Indonesia, Asalkan Penuhi Syarat Ini

Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong yield US. Treasury tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun jangka panjang.

Juli kembali memastikan, apa yang terjadi dengan China akan berpengaruh bagi Indonesia. 

Pemberian tarif 10 persen kepada China, akan mengganggu ekspor negeri Tirai Bambu tersebut, karena akan melambat karena pertumbuhan ekonomi China juga ikut melambat. 

Karena produk China tak bisa dijual lagi, dan dikhawatirkan di Indonesia bisa kebanjiran produk China.

“Tetapi ada opportunity bagi Indonesia, peluang ekspor dari pangsa ekspor yang ditinggalkan China bisa kita ambil. Produk similarity (mempunyai kemiripan) dengan AS maupun vietnam bisa dimanfaatkan meningkatkan ekspor dalam negeri,” imbaunya.

Selanjutnya, realokasi dari investasi. Dari semula ke China, investasi akan berpindah ke negara lain.

“Seperti yang terjadi saat pertama kali Trump menjabat atau Trump 1.0, Indonesia bagus untuk bisa mengambil peluang. Ada risiko tetap juga ada peluang, terus kita pantau,” tuturnya. 

Baca juga : AS Vs China Kembali Perang Dagang, Indonesia Kena Getahnya?

Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tumbuh 5,03 persen yoy. “Angka ini lebih baik jika dibanding dengan negara lain,” tegasnya.

Sementara, pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diproyeksi mencapai kisaran 4,7-5,5 persen.  

“Rupiah mengalami tekanan tetapi stabilitasnya masih terjaga. Di banding Jepang, rupiah relatif kuat. Begitu juga dibanding negara-negara berkembang. Sementara, dibanding negara maju seperti yuan China dan rupee India, kita relatif sama kuatnya,” jelas Juli.

Di kesempatan yang sama, Direktur Departemen Kebijakan dan Makroprudensial BI Nugroho Joko Prastowo mengamini, saat ini salah satu tekanan global yang perlu diwaspadai adalah kebijakan dari Trump. 

Meski memiliki dampak bagi ekonomi dalam negeri, sambung Joko, BI meyakini, langkah BI dalam menghadapi tekanan tersebut, kebijakan suku bunga BI Rate diharapkan terus mendorong kinerja kredit. 

“Kebijakan makroprudensial di tahun 2025 adalah pro-growth. Tujuannya, mendorong kinerja kredit, dan menjaga stabilitas sistem keuangan,” katanya.

Untuk itu, pada Januari BI menurunkan BI Rate 25 basis poin (bps) berdampak mendorong ekonomi dari sisi kinerja kredit.

Baca juga : Riset FEB UI: Hilirisasi Tambang Bangun Masa Depan Ekonomi Inklusif di Indonesia

Joko mengatakan, pertumbuhan kredit 2025 diproyeksi mencapai kisaran 11-13 persen (yoy). Hal ini ditopang oleh kebutuhan korporasi dan kebijakan Pemerintah.

Selanjutnya, ia memastikan, terdapat beberapa pelonggaran pendorong kinerja makroprudensial yang dilakukan tahun ini.

Mulai dari kebijakan Pemerintah berpotensi mendorong perbaikan prospek kinerja korporasi, RT dan UMKM peningkatan anggaran perlinsos 2025, insentif PPh 21 untuk industri padat karya, insentif PPN DTP dan BPHTB nol persen.

“Juga optimalisasi penyaluran KUR termasuk pembentukan skema kredit pembiayaan investasi padat karya untuk UMKM. Sementara dampak peningkatan UMP 6,5 persen dan PPNBM 12 persen yang diperkirakan terbatas,” katanya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.