Pengusaha Hotel Dan Restoran Terpaksa Kurangi Karyawan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mulai berdampak pada industri perhotelan dan restoran. Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Ngadiman Sudiaman mengungkapkan banyak pelaku usaha mengalami penurunan omzet hingga 30 persen pada Januari-Februari dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini memaksa sejumlah bisnis mulai melakukan pengurangan karyawan.

“Maret ini lebih sepi karena memang bulan puasa," ujar Ngadiman dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Ia menambahkan, rata-rata okupansi hotel saat ini mulai mengalami penurunan hampir 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Situasi ini semakin mempersulit pelaku usaha, terutama di sektor hiburan dan kuliner.

"Kami melihat banyak restoran dan hotel di berbagai daerah terpaksa tutup," katanya.

Ia mencontohkan kondisi di Bali pada akhir 2024. Biasanya, hotel di kawasan wisata tersebut ramai, namun kali ini hanya daerah Canggu yang mengalami peningkatan kunjungan. Di daerah lain, okupansi turun hingga 50 persen. 

Baca juga : Job Fair Dan BUMD Bisa Serap Tenaga Kerja

“Ini menunjukkan daya beli masyarakat dan jumlah wisatawan asing yang berkurang," ungkapnya.

Menurut Ngadiman, pemangkasan anggaran pemerintah berimbas langsung pada hotel dan sektor usaha terkait, seperti maskapai penerbangan, restoran, dan UMKM.

Ia memahami bahwa efisiensi ini untuk negara. Untuk pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri mungkin masih dimaklumi. Namun, jika perjalanan dalam negeri juga dipangkas, dampaknya akan sangat besar. 

“Ekonomi nasional perlu berputar juga dari belanja pemerintah," imbuhnya.

Ngadiman menegaskan, bahwa tanpa intervensi pemerintah, banyak pelaku usaha harus mengambil langkah efisiensi lebih jauh. Beberapa usaha hotel terpaksa sudah mengurangi karyawan atau menyesuaikan jam kerja. 

Baca juga : Lestari Moerdijat: Penguatan Kebangsaan Generasi Muda Atasi Tantangan Bernegara

“Kalau ini terus terjadi, akan ada gelombang PHK," tuturnya.

Ia juga menyesalkan kebijakan pemangkasan anggaran tanpa mempertimbangkan dampaknya ke sektor riil. Terlebih kebijakan dilakukan saat ekonomi dunia melambat dan perang dagang terjadi.

“Kondisi ini harapan kami pemerintah perlu meningkatkan belanja untuk menjaga perputaran ekonomi," harapnya.

Efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN. Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah (Pemda) hingga 50 persen.

Dalam Inpres yang diteken pada 22 Januari 2025 tersebut, pemerintah menghemat Rp 306,6 triliun, terdiri dari Rp 256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,5 triliun dari transfer ke daerah.

Baca juga : Sutrisno Iwantono: Akan Berpengaruh Terhadap Hotel

Ngadiman mengaku membutuhkan solusi agar sektor pariwisata dapat bertahan. Banyak orang yang bergantung dari sektor ini. Saat ini pelaku usaha ikut melakukan efisiensi, tidak sedikit dari mereka yang terpaksa mulai mengurangi karyawan.

"Jika swasta dan pemerintah sama-sama melakukan efisiensi tanpa ada strategi pemulihan, ekonomi akan semakin lesu," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.