Ketika Teori Ekonomi Tidak Berlaku, Jalan Politik Harus Kita Tempuh

RM.id  Rakyat Merdeka - Guru Besar Ilmu Ekonomi sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini berpendapat, 80 persen atau lebih porsi kegiatan ekonomi didominasi oleh politik. Sebaliknya, dua pertiga atau lebih dari kegiatan politik bermotif ekonomi.

Karena itu, analisis teori ekonomi dari pendirinya: Adam Smith merupakan analisis ekonomi politik, yang mencakup bagaimana kekayaan diciptakan, didistribusikan, dan dipengaruhi secara politik dan ekonomi antara pelaku ekonomi individu, pasar dan pemerintah.

"Sekarang, dalam situasi terguncang-guncang dan gonjang-ganjing karena ulah satu orang yang berkuasa (langkah politik), yang berlaku bukan lagi teori ekonomi, melainkan politik," papar Didik, dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

Mengutip Adam Smith, Didik menyebut kesejahteraan bisa terwujud karena interaksi pelaku individu, pasar dan pemerintah.

Sistem merkantilisme yang mengutamakan proteksi dan intervensi negara, tidak akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, perdagangan antar negara juga semestinya berlaku atas asas keuntungan komparatif dan kompetitif masing-masing negara. Agar keduanya dapat saling mengambil keuntungan secara masing-masing dan secara bersama.

Namun, teori ini tidak berlaku lagi pada masa sekarang. Di saat politik menjadi panglima yang menentukan kebijakan ekonomi, meskipun menabrak asas hukum ekonomi yang seharusnya berlaku.

"Jadi, betul Menteri Keuangan ketika berbicara berbicara di hadapan ekonom, anggota ISEI dan asosiasi pengusaha. Bahwa asas, hukum dan teori ekonomi tidak bisa dipakai lagi," kata Didik.

Baca juga : Lewat Keberpihakan Pada UMKM Dan Ekonomi Kerakyatan, BRI Berhasil Jaga Stabilitas Kinerja

"Kebijakan ekonomi tidak lagi memadai atau bahkan bisa lagi diandalkan, untuk menghadapi langkah politik presiden Amerika Serikat," imbuhnya.

Lalu, untuk apa kita membuat kebijakan ekonomi terhadap masalah ekonomi, yang akarnya adalah politik dan terjadi di dalam sistem dan proses politik? Soal ini, Didik mengatakan, respons kebijakan harus  menukik ke akar masalahnya yakni politik.

"Karena itu, mari kita beranjak masuk ke siklus kebijakan politik untuk merespons masalah-masalah ekonomi yang terjadi karena praktek kebijakan politik yang tidak berbasis asas dan hukum ekonomi," ajak Didik.

Terkait hal tersebut, Didik menilai pentingnya antisipasi politik dan kebijakan pada level kesadaran (cognitive) dari para pengambil keputusan, dunia usaha dan masyarakan luas.

"Kita harus menyadari dan menerima kenyataan pahit dan rasa campur aduk bahwa proses politik dan demokrasi bisa mendadak menghasilkan orang aneh seperti Donald Trump. Termasuk produk turunannya, yang tiba-tiba membuat kebijakan yang tidak masuk nalar teori dan asas hukum ekonomi," jelas Didik.

Menurut dia, seluruh tatanan ekonomi dan perdagangan dunia yang didasarkan pada asas dan hukum ekonomi sudah roboh dan ambruk dengan sendirinya karena politik. Secara politik, itu sah di negara demokrasi seperti Amerika Serikat.

"Setelah menyadari masalah ini, pemerintah dalam hal ini presiden, harus mengambil jalan politik juga karena akar masalah dari masalah ini adalah politik," ujar Didik.

Baca juga : RI Masuk 8 Besar Ekonomi Dunia Versi IMF, Kesejahteraan Rakyat Harusnya Naik

Dia berpendapat, akibat dan dampak tarif Trump sudah pasti akan terjadi. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) mencapai sekitar 11-13 persen dari total ekspor ke seluruh dunia. Bagian ini akan terkena dampak langsung.

Andaikan ekspor ke AS nantinya terkena dampak penurunan sekitar 30 persen, maka total ekspor Indonesia akan terdampak sekitar 3-4 persen.

Porsi inilah yang harus segera digantikan dengan pasar baru dan kesepakatan baru dengan negara-negara lain, yang juga terkena dampaknya.

Karena itu, menurut Didik, Indonesia sebagai negara besar perlu melakukan konsolidasi politik membuat poros ketiga bersama: ASEAN, Asia Timur (Jepang, Korea Selatan, Taiwan), India, dan Amerika Latin (Brazil, Meksiko).

"Sejatinya dan secara politik kesintingan Trump ini head to head dengan China. Kita tidak perlu masuk ke dalam kutub tersebut," cetus Didik.

Dalam pandangannya, Didik mengatakan, posisi politik seperti ini mengingatkan kita pada Presiden Soekarno dalam semangat Bandung yang gegap gempita. Itu berpengaruh luar besar secara politik.

"Presiden Prabowo memiliki postur, karakter dan semangat yang menyerupai semangat Soekarno," ucap Didik.

Baca juga : Ekonomi Penuh Tantangan Politik Sangat Terkendali

Penampilan dan langkah politik, diplomasi, dan diplomasi ekonomi dalam situasi ekonomi terguncang seperti ini perlu dilakukan, mengingat akar masalah tarif Trump tak lain adalah langkah politik murni.

"Jadi, sangat naif jika kita hanya merespon dengan kebijakan ekonomi, yang menurut Menteri Keuangan, asas hukum dan teori ekonomi sudah tidak berlaku lagi," kata Didik.

Politik luar negeri, lanjutnya, mutlak harus ditumpangi dengan politik perdagangan, yang berorientasi di luar AS, yang mencakup 88 persen pasar ekspor kita.

Diplomasi politik ke kawasan-kawasan Asean, Asia Timur, India, Amerika Latin menjadi peluang baru di era baru, ketika AS sudah kalah bersaing dengan China.

Kepanikan Trump hanyalah krisis transisi sejarah, yang menggeser kekuatan ekonomi dari Atlantik ke Pasifik.

"Di dalam negeri, kita harus menata kebijakan ekonomi dengan menjaga ketenangan makro ekonomi, menjaga tingkat inflasi agar kesejahteraan rakyat tidak tergerus, dan menjaga nilai tukar yang menjadi tanggung jawab BI agar tidak merosot," pesan Didik.

"Rencana industrialisasi dan hilirisasi tetap dijalankan sesuai rencana untuk memperkuat ekonomi dalam negeri," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.