Rafaksi Hasil Panen Perlu Diterapkan Lagi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah disarankan menerapkan kembali kebijakan pembelian hasil panen dengan mempertimbangkan kualitas. Sebab, ketentuan itu memotivasi petani untuk meningkatkan kualitas beras. Dan, memudahkan Bulog dalam mengelola hasil panen. 

Sampai April ini, Perum Bulog telah menyerap 1 juta ton setara beras. Capaian tinggi  ini karena didukung kebijakan Pemerintah yang menetapkan agar Bulog membeli Gabah Kering Petani (GKP) seharga Rp 6.500 per kilogram (kg) tanpa rafaksi (pengurangan harga karena kualitas tidak sesuai) dan dalam kondisi apapun.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, kebijakan keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 14 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras pada 24 Januari 2025, berimplikasi pada HPP gabah hanya untuk GKP di petani sebesar Rp 6.500 per kg. Serta tidak ada syarat kualitas seperti sebelumnya, yaitu maksimal kadar air 25 persen dan kadar hampa 10 persen.

Selain itu, tidak diatur pula soal pembelian GKP di penggilingan dan di Bulog,  pembelian Gabah Kering Giling (GKG). Bahkan rafaksi harga gabah dihapus.

Sementara pembelian beras di gudang Bulog tetap Rp 12.000/kg, dengan syarat derajat sosoh (terlepasnya kulit dari biji beras) minimal 100 persen, serta maksimal kadar air 14 persen, butir patah 25 persen dan butir menir 2 persen.

“Padahal biasanya, gabah di bawah standar kualitas akan dihargai lebih rendah dari harga patokan. Dan di situlah berlaku rafaksi harga,” ujar Khudori kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Belum lagi, kata Khudori, GKP di petani tidak lagi ada syarat kualitas tertentu. Ini ber­arti gabah basah karena padi dipanen saat banjir atau hujan, harus tetap dibeli Rp 6.500/kg. Padahal, kadar air gabah bisa lebih 35 persen.

Regulasi ini secara implisit mengatur bahwa gabah petani yang kualitasnya bagus juga dibeli Rp 6.500/kg.

Karena itu, dia berpendapat, penghapusan beberapa syarat pembelian gabah, tidak mendidik petani. Karena seharusnya yang terjadi di lapangan, gabah yang baik sudah pantas diganjar dengan harga baik pula. 

Baca juga : Perketat Pengawasan,Lindungi Industri Lokal

Yang menjadi masalah, sambung Khudori, regulasi tersebut membuka peluang muncul perilaku aji mumpung, seperti memanen padi sebelum waktunya. 

“Atau membasahi gabah de­ngan air agar timbangannya naik. Gabah bertunas karena basah berhari-hari pun dijual ke Bulog,” warning-nya.

Ia menilai, perilaku aji mumpung ini memang tidak selalu dilakukan petani. Bisa juga pihak lain yang menjual gabah ke Bulog.

Namun bagi Bulog, hal ini menjadi rumit karena menangani gabah aneka kualitas itu. Sebab, idealnya gabah dikelompokan berdasarkan kualitas.

Selama ini penyerapan Bulog 80 persen berbentuk beras, 20 persen sisanya berwujud gabah. Itu pun, kata dia, bukan GKP. Tapi GKG yang sudah siap gi­ling dan tidak perlu dikeringkan.

“Volume gabah demikian besar ini tidak mudah. Belum lagi dihadapkan pada keterbatasan, bahkan ketiadaan pengering (dryer),” katanya.

Ia mengingatkan, kalau dryer terbatas sementara panen melimpah, maka dikhawatirkan gabah basah atau di bawah kualitas standar bisa turun mutu dan rusak.

Karenanya, ke depan perlu di­kaji lagi kebijakan yang ada, di mana pembelian gabah dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) harus kembali dilengkapi syarat kualitas. Dan juga harus ada rafaksi harga gabah.

Begitu juga harga pembelian beras di Bulog harus disesuaikan, setidaknya menjadi Rp 13.000/kg.

Baca juga : Bangga Perankan Kartini

“Dengan cara ini, harapannya Bulog bisa memenuhi target penyerapan setidaknya setengah dari target 3 juta ton beras,” katanya.

Terpisah, Kepala Badan Pa­ngan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mencetuskan, perlunya upa­ya penguatan edukasi kepada petani padi, agar kebijakan HPP GKP tanpa rafaksi dapat didukung dengan peningkatan kualitas GKP yang dihasilkan petani.

“Kita perlu bantu Bulog dalam mengedukasi sedulur petani, bahwa GKP yang dibeli Bulog bukan gabah kering pohon, bukan gabah hijau, bukan yang dipanen masih hijau,” tegas Ari­ef dalam keterangan resminya, Selasa (15/4/2025).

Ia menekankan, Pemerintah memang menetapkan Bulog untuk membeli GKP seharga Rp 6.500, tanpa rafaksi dan dalam berbagai kualitas.

“Tetapi kualitasnya itu mak­sudnya bukan panen yang di­segerakan, tapi gabah kering pa­nen,” tegasnya.

Menurut Arief, kondisi yang dialami Bulog saat ini, ketika gabah digiling, bukan mening­katkan produktivitas. Tetapi ren­demennya bisa kurang bagus.

“Perlu ada edukasi ke petani supaya beras Bulog nanti tidak tengik, tidak apek dan warnanya mengu­ning selama disimpan,” harapnya.

Seperti diketahui, realisasi pe­nyerapan setara beras oleh Bulog sampai 15 April 2025, telah me­nyentuh angka 1,074 juta ton atau 35,82 persen dari target.

Dengan begitu, total stok beras yang disimpan Bulog se-Indonesia mencapai 2,6 juta ton.

Baca juga : Zulhas Beri Sinyal Dukung Prabowo Capres 2029

Pemerintah optimistis, Bulog dapat mencapai total serap 2 juta ton hingga April 2025, sebagaimana target yang sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Februari lalu.

Terlebih, proyeksi produksi beras di April masih dapat menorehkan angka 4,95 juta ton, atau ada surplus 2,42 juta ton terhadap kebutuhan konsumsi bulanan pada April, yang berkisar di 2,53 juta ton.

“Realisasi serapan Bulog sudah 1 juta ton setara beras. Tapi 60-70 persen itu adalah gabah. Jadi masih ada satu proses lagi untuk dikeringkan dan digiling untuk menjadi beras oleh Bulog,” bebernya.

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso me­ngatakan, capaian itu terealisasi pada ming­gu ke-2 April, atas strategi yang dijalankan Bulog. Yakni mulai dari membentuk tim jemput gabah untuk turun langsung ke sawah dan melakukan penye­rapan langsung gabah kering petani.

Lalu kerja sama dengan para penggilingan padi, baik skala besar maupun kecil untuk dapat melakukan penyerapan beras secara langsung, maupun kerja sama dalam pengolahan gabah kering petani.

Selain itu, adanya bantuan stakeholders seperti dari Dinas Pertanian setempat, Penyuluh Pertanian hingga TNI dan Babinsa (Bintara Pembina Desa) untuk selalu berkoordinasi dalam melakukan monitoring titik panen.

Sehingga membuat kegiatan penyerapan gabah atau beras menjadi lebih optimal di tiap wi­layah masing-masing.

“Dengan terserapnya gabah beras tahun ini sebanyak 1 juta ton setara beras, semakin memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP),” tutup Arwakhudin, dalam keterangan resminya, Senin (14/4/2025). 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.