Dampak Boikot, Ribuan Pekerja Lokal Terancam PHK

RM.id  Rakyat Merdeka - Dari warung ke pusat perbelanjaan, boikot produk yang dituduh pro-Israel kian meluas. Namun, di balik semangat solidaritas terhadap Palestina, muncul kekhawatiran baru, yakni gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tekanan ekonomi yang tak lagi bisa diabaikan.

Sejumlah produk yang ikut terdampak aksi boikot sebenarnya merupakan hasil produksi dari perusahaan nasional yang dikelola oleh manajemen lokal.

Perusahaan-perusahaan ini melibatkan pekerja dalam negeri, serta mendukung rantai pasok lokal.

Boikot yang dilakukan tanpa dasar verifikasi justru bisa menyasar pelaku usaha nasional, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor ritel yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.Lamhot Sinaga mengingatkan, solidaritas terhadap Palestina perlu disampaikan secara bijak dan jangan salah sasaran. Harus dilihat dampaknya agar tidak merugikan perekonomian nasional.

“Kita harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak merugikan perekonomian nasional,” kata Lamhot dalam keterangannya, di Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025).

Baca juga : Ngeri! 1,2 Juta Pekerja RI Terancam PHK Imbas Perang Dagang

Ia menjelaskan bahwa pemboikotan produk tertentu memiliki dampak yang kompleks dan bisa mengganggu rantai pasok nasional, apalagi jika produk tersebut sudah terintegrasi dengan industri dalam negeri.

Menurutnya, pelaku usaha lokal dan tenaga kerja yang terlibat dalam produksi atau distribusi produk tersebut bisa terkena dampaknya. Lamhot juga mendorong pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Pemerintah harus memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak ekonomi dari pemboikotan,” ujarnya.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, menyatakan, dampak aksi boikot tetap signifikan meskipun bukan penyebab utama terjadinya PHK.

“Boikot memang merugikan perekonomian, terutama jika produk yang diboikot adalah produk konsumtif,” ujar Eko.

Ia menambahkan, dalam situasi tekanan bisnis, PHK kerap menjadi langkah efisiensi terakhir yang ditempuh perusahaan.

Baca juga : Pemerintah Sukses Bikin Petani Senang

Data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menunjukkan penurunan penjualan hingga 40 persen terhadap sejumlah produk kebutuhan sehari-hari yang dituduh berafiliasi dengan Israel.

Tekanan penurunan penjualan ini disebut turut berkontribusi terhadap potensi gelombang PHK di Indonesia. Beberapa kasus PHK besar sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) akan memberhentikan lebih dari 10.000 karyawan mulai 1 Maret 2025.

Yamaha juga mengumumkan penutupan dua pabrik pianonya di Indonesia dan berdampak pada 1.100 karyawan.

Kemudian, PT Sanken Indonesia akan menutup pabriknya di Cikarang, Jawa Barat, pada Juni 2025, mengakibatkan 900 buruh kehilangan pekerjaan.

Di sektor makanan cepat saji, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang lisensi KFC di Indonesia, telah mem-PHK 2.274 karyawan setelah mencatat kerugian hingga Rp 558 miliar pada kuartal III-2024.

Baca juga : Pertamina Berikan Beasiswa Untuk Local Hero

Direktur Eksekutif Aprindo Setyadi Surya meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk mencegah meluasnya PHK akibat tekanan ekonomi dari aksi boikot.

“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang konkret dan terukur,” kata Setyadi.

Ia mengingatkan bahwa langkah emosional yang tidak berbasis data justru bisa memperparah kondisi ekonomi nasional.

“Saatnya solidaritas diperkuat dengan strategi yang rasional,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.