ORASKI Tolak Intervensi DPR dalam Skema Potongan Aplikasi Transportasi Online

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja menyampaikan pernyataan sikap, sehubungan dengan dilangsungkannya RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara pemerintah (Kementerian Perhubungan) dengan Komisi V DPR RI terkait rencana pembuatan regulasi angkutan online.

Hal itu disampaikan dalam surat pernyataan resmi Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) bernomor 0037.OASK-SB/VI/1/2025.

Pertama, dia menyatakan, pada prinsipnya ORASI mendukung setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan driver online, namun tidak menyetujui usulan DPR terkait pembatasan potongan aplikasi maksimal 10 persen.

Sebab, hal tersebut akan berdampak buruk bagi ekosistem transportasi online yang selama ini telah berjalan dengan baik tanpa mendapatkan subsidi dari pemerintah di tengah banyaknya tantangan ekonomi global.

Baca juga : Iran Klaim Punya Bukti Keterlibatan AS Dalam Serangan Israel

Kedua, mereka memandang, pemotongan biaya aplikasi merupakan ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya.

Pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam ruang tersebut.

“Menurut kami apabila pemotongan biaya aplikasi ditekan, ini akan menjadi hal yang kontraproduktif karena dampak yang ditimbulkan ialah bukan berarti dapat menaikan pendapatan driver melainkan hanya berdampak kepada tarif ke penumpang yang akan semakin rendah,” tuturnya.

Ketiga, ORASKI memandang solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan driver.

Baca juga : BRICS Jadi Jalan Baru Transformasi Ekonomi

ORASKI memberikan solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan driver, merupakan pemberian insentif pajak, subsidi kendaraan, dan edukasi berkelanjutan dari Pemerintah.

Seperti, penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional, potongan pajak untuk pembelian suku cadang, dan subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver.

Pendekatan perlindungan usaha yang selama ini juga diberikan kepada taksi konvensional.

Dalam surat pernyataan resmi ORASKI tersebut, secara tegas menekankan bahwa jika pemerintah atau DPR tetap memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan yang bukan ranah kewenangannya, maka risiko keruntuhan seluruh ekosistem transportasi online sangat besar.

Baca juga : Demi Pembangunan Keberlanjutan, Pelaku Industri Nikel Didorong Transparan

“Selama ini kami ORASKI telah memperjuangkan kesejahteraan driver online melalui pendekatan langsung kepada aplikator, mendorong program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati ribuan driver, baik anggota ORASKI maupun mitra individu lainnya,” ungkapnya.

Dia pun menilai bahwa rencana pembuatan regulasi angkutan online sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna, bukan semata-mata perubahan status atau pembatasan tarif yang berpotensi melemahkan daya saing.

“ORASKI percaya bahwa keberlangsungan sektor transportasi online hanya bisa dijaga melalui dialog yang sehat, regulasi yang proporsional, serta keterlibatan nyata dari pelaku utamanya yakni mitra pengemudi sendiri,” ucapnya.

“Kami akan terus berada di jalur perjuangan yang rasional dan solutif, tanpa perlu terjebak dalam dinamika politik sesaat yang justru dapat merusak ekosistem yang telah kita bangun bersama,” tutup Fahmi

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.