Cukup Telepon Kami Jemput

RM.id  Rakyat Merdeka - Gara-gara menyetop ekspor nikel, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia diserang koleganya di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Sebelum menjadi bos BKPM, Bahlil pernah menjabat sebagai ketua Hipmi.

Diketahui, pemerintah mengambil langkah tegas menghentikan sementara ekspor bijih nikel 1- 2 minggu ke depan. Langkah ini diambil karena banyak pelanggaran terkait ekspor bijih nikel menjelang pelarangan 1 Januari 2020 mendatang. 

“Semua ribut dan tuduh macam-macam. Saya jelaskan bahwa kebijakan itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semua kawan-kawan akhirnya memahaminya,” ujar Bahlil di acara Seminar Nasional bertema Membangun Optimisme Dan Peluang Di Tengah Ketidakpastian di Wisma Antara, Jakarta, kemarin. 

Tak hanya didemo, Bahlil juga mengaku sering mendapatkan tuduhan-tuduhan tak mengenakkan. Salah satunya, tudingan sebagai antek asing. 

Baca juga : Ditanya Soal Izin Revitalisasi Monas, Sekda DKI: Pelaporan Bisa Sambil Jalan

“Mereka bilang ke saya, kau antek-antek negara A, negara B. Dalam hati, saya jadi pengusaha dari miskin banget, mana bisa diatur-atur. Nggak pernah mau kita begitu. Tapi, Alhamdulillah sekarang bisa kita selesaikan,” kata Bahlil. 

Bahlil juga mencontohkan keberhasilannya ketika menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan untuk investasi Lotte Chemical di Cilegon, Banten, senilai 4,2 miliar dolar AS. 

Dia mengklaim, bisa menyelesaikan masalah itu hanya tiga bulan setelah menjabat. Padahal, persoalan tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun. 

“Tiga tahun lebih itu seharusnya mampu melahirkan produk substitusi impor,” kata Bahlil. 

Baca juga : Kementan Investigasi Kasus Anthraks di Gunung Kidul

Dikatakannya, tugas BKPM saat ini bukan sekadar promosi investasi. Tapi juga mengawal para investor, mulai dari perizinan awal hingga realisasi investasi dan memastikan sudah bisa berproduksi. 

Hal ini sesuai arahan presiden. BKPM juga akan dijadikan pusat perizinan investasi, hingga punya kewenangan menentukan insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance. 

Aturan tersebut, sudah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019. Wewenang penentuan fiskal dan perizinan ini mulai berlaku 3 Februari. 

“Cukup telepon ke BKPM. Nanti (investor) kami jemput di airport. Surat ke (lembaga) atas (pusat) dibantu BKPM,” ujarnya. 

Baca juga : Menag Minta PTKIN Inovasi Hidupkan Kajian Keislaman di Kampus 

Mulai kemarin sudah ada 25 wakil dari kementerian/lembaga yang berkantor di BKPM. Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha segala urusan perizinan dikelola BKPM. 

“BKPM juga kerja sama dengan polisi, jaksa, sama Pemda setempat. Nggak boleh (calon investor) diganggu. Setelah itu kita kawal sampai produksi. Karena negara akan dapat multiplier effect apabila sudah produksi, akan banyak tenaga kerja yang terserap,” ujarnya. 

Selain itu, jika banyak pengusaha baru yang muncul, Bahlil meyakini penerimaan negara dari pos pajak akan terjamin.

“Kita butuh pengusaha profesional baru karena 76 persen pendapatan negara itu dari pajak pengusaha. Satu perusahaan lahir, maka ada saham negara 36 persen yang disetor dalam bentuk kewajiban pajak,” tegasnya. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.