Sri Mul Diganti, Pasar Kaget

 Sebelumnya 
Lalu, apa tanggapan pengamat? Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pergantian ini menandakan potensi pergeseran pendekatan fiskal. Selama ini, Sri Mulyani dikenal dengan kebijakan pengelolaan defisit ketat dan reformasi pajak bertahap.

“Purbaya, dengan pengalaman di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sektor keuangan, diperkirakan akan lebih menekankan aspek stabilitas sistem keuangan,” jelas Yusuf saat dihubungi Rakyat Merdeka, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, turunnya IHSG mencerminkan kehati-hatian pasar. Ia menilai, pasar menunggu konsistensi kebijakan fiskal. “Ini akan menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan investor,” kata Yusuf.

Baca juga : Anggaran MBG Rp 1,2 T Per Hari

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menganggap pergantian ini sebagai kabar positif bagi ekonomi. Menurutnya, tuntutan mengganti Sri Mulyani sudah lama disuarakan berbagai organisasi think tank dan masyarakat sipil.

Ia menilai tugas Menkeu yang baru sangat mendesak, yakni mengembalikan kepercayaan publik. Pertama, memastikan strategi penerimaan pajak memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah, misalnya menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen dan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7 juta per bulan.

Kedua, efisiensi anggaran wajib dilakukan berdasarkan kajian makroekonomi yang transparan, tanpa mengganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar. Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah.

Baca juga : Dikabarkan Bakal Jadi Ketua NasDem Kepri, Walikota Batam Senang

Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai Purbaya bukan sosok baru bagi pasar dan pelaku usaha. Suksesor Sri Mulyani itu sudah dikenal sejak menjadi ekonom senior Danareksa. Namun, menurutnya, Purbaya tetap perlu membuktikan dirinya sebagai sosok yang tepat memimpin Kemenkeu.

Wijayanto berpesan agar Purbaya fokus pada disiplin fiskal. “Harus bisa tegas dan jangan mengikuti arus. Tantangan kita ke depan ada tiga, yakni: fiskal, fiskal, dan fiskal,” pungkasnya.

Bukan Mundur

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pergantian Sri Mulyani merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia juga menegaskan, Kepala Negara pasti memiliki banyak pertimbangan.

Baca juga : Nih, 6 Catatan Pemilu Tambah Demokratis Dan Berkualitas

“Apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama. Semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Saat ditanya soal kabar Sri Mulyani yang meminta mundur, Prasetyo membantah. “Bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif,” tegasnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.