Pengamat Dukung Purbaya Evaluasi Cukai Hasil Tembakau, Bisa Cegah PHK

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerhati Kebijakan Ekosistem Tembakau Indonesia, Hananto Wibisono menilai, dinamika terbaru memberi sinyal kuat bahwa kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2026 bakal lebih pro-industri, dengan penekanan pada keberlanjutan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja.

“Dinamika ini jelas menjadi sinyal kebijakan CHT 2026 yang lebih pro industri rokok, dengan penekanan pada keberlanjutan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja, sejalan dengan semangat stimulus 8+4+5. Namun, tantangan tetap ada, terutama tekanan kesehatan masyarakat dan risiko fiskal jika pemberantasan rokok ilegal tidak efektif,” ujar Hananto kepada RM.id, di Jakarta, Minggu (21/9/2025).

Menurutnya, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan tekanan DPR memperkuat kemungkinan penurunan tarif cukai secara selektif, khususnya untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT). Langkah ini dinilai penting guna mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan menjaga stabilitas industri.

Baca juga : Dukung Pemulihan Bali, Pertagas Bagikan Paket Sembako Untuk Korban Banjir

“Penurunan tarif SKT diharapkan menjadi langkah strategis mendukung pertumbuhan inklusif, sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Hananto menekankan, efektivitas kebijakan CHT 2026 hanya bisa dicapai bila berlandaskan tiga pilar utama, yakni pemberantasan rokok ilegal, penurunan tarif selektif SKT, serta investasi kampanye kesehatan.

Ia menjelaskan, pemberantasan rokok ilegal perlu digencarkan agar penerimaan negara tetap terjaga tanpa membebani industri. Sementara itu, penurunan tarif SKT penting untuk mencegah pergeseran konsumsi ke produk lebih murah (downtrading) dan menstabilkan realisasi CHT yang sempat melemah, yakni 45,5 persen pada semester I-2025.

Baca juga : Pramono Dukung Penutupan Lokasi Parkir Ilegal Di Jakarta

Adapun investasi dalam kampanye kesehatan dinilai perlu ditingkatkan untuk menekan prevalensi anak merokok serta menjawab kritik dari aspek kesehatan masyarakat.

“Pendekatan ini akan mendukung target RAPBN 2026 tanpa menimbulkan risiko politik tinggi, sekaligus menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan,” ujar Hananto menambahkan.

Ia juga menyoroti komitmen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berjanji melakukan evaluasi menyeluruh. “Komitmen itu harus segera dijalankan agar kebijakan CHT 2026 dapat mencapai tujuan fiskal, mendukung industri, dan tetap melindungi masyarakat,” kata Hananto.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.