Industri Sawit Jadi Motor Penggerak Ekonomi Hijau

 Sebelumnya 
“Kita punya potensi besar ekspor produk turunan sawit ke Nigeria. Namun harus menekankan pentingnya standar keberlanjutan yang bersifat universal dan tidak berpihak pada kawasan tertentu,” ujarnya. 

Havas mengkritisi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dinilai diskriminatif terhadap petani kecil di negara berkembang. 

“Prinsip universal menjadi hukum internasional. Maka standarnya pun harus berlaku secara universal. Bukan berarti standar pengelolaan sawit negara barat lebih baik dari ASEAN,” katanya. 

Baca juga : Anggota DPRD Pilih Walk Out Dari Sidang

Sebagai solusi, Havas mengusulkan pembentukan Licensing Information Unit (LIU) di Indonesia untuk menjadi pintu komunikasi resmi dengan otoritas Eropa dalam verifikasi keberlanjutan produk. 

Data akan tersimpan di Indonesia tapi dapat diintegrasikan dengan sistem EUDR melalui dashboard nasional. 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat menambahkan, 42 persen dari hampir 17 juta hektare perkebunan sawit nasional dikelola pekebun rakyat. 

Baca juga : Eks Pejabat MA Zarof Ricar Segera Dieksekusi Kejagung

“Industri ini menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung,” ujarnya. 

Untuk meningkatkan produktivitas, Pemerintah mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan menyederhanakan persyaratan dari 14 menjadi 2, memangkas verifikasi dari tiga tahap menjadi satu, serta memperluas digitalisasi nasional. 

“Penyederhanaan PSR merupakan langkah nyata memudahkan pekebun dan mempercepat peremajaan,” kata Roni. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.