Dark/Light Mode

Protes Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar

Anggota DPRD Pilih Walk Out Dari Sidang

Sabtu, 15 November 2025 06:25 WIB
Gedung DPRD DKI Jakarta. (Foto: Dok. DPRD DKI)
Gedung DPRD DKI Jakarta. (Foto: Dok. DPRD DKI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta geram dengan pengurangan subsidi pangan tahun depan. Sebab, pangan murah membantu masyarakat miskin.

Anggota DPRD yang tidak setuju dengan keputusan itu, melakukan walk out saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun 2026, di Ruang Paripurna di Gedung DPRD DKI, Rabu (12/11/2025). 

Aksi itu terjadi setelah beberapa anggota menilai, rancangan anggaran yang disampaikan Badan Anggaran (Banggar), tidak mencerminkan hasil pembahasan di tingkat Komisi, serta tidak mewakili aspirasi masyarakat yang mereka wakili. 

Ketegangan memuncak, setelah penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Ranperda APBD 2026. Salah satu poin yang paling dipersoalkan ialah, pengurangan subsidi pangan murah dari rencana awal Rp 955 miliar menjadi Rp 665 miliar atau dipotong Rp 300 miliar. 

Baca juga : Eks Pejabat MA Zarof Ricar Segera Dieksekusi Kejagung

Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim menyuarakan penolakannya secara tegas. “Saya yang pertama ingin menyampaikan keresahan, kesedihan, mengenai rencana pengurangan Rp 300 miliar untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat. Itu harusnya jangan dilakukan,” protesnya dalam sidang. 

Lukmanul juga menilai, alasan Pemerintah yang menyebut subsidi dikurangi karena masyarakat tidak meminati komoditas tertentu, tidak benar. “Menurut informasi dari rapatrapat disampaikan, Pak Ketua, itu kenapa dikurangi? Karena, daging dan susu UHT tidak diminati. Itu anak buah Gubernur berbohong,” kata Lukmanul kepada Ketua DPRD DKI Khoirudin. 

Selain soal subsidi pangan, Lukmanul juga menyoroti rencana Pemerintah Provinsi DKI untuk berutang Rp 2,2 triliun yang dinilai berisiko. “Saya tidak setuju, Pak. Karena, proyek yang dibiayai dari utang ini, tidak ada return-nya, akan menjadi persoalan hukum kemudian hari,” ingat Lukmanul. 

Penolakan juga datang dari Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Josephine Simandjuntak. Dia menilai, alasan Pemprov menghapus subsidi pangan, tidak masuk akal dan tidak sesuai fakta di lapangan. 

Baca juga : Portugal Dibungkam Irlandia, Ronaldo Marah-marah

Menurutnya, masyarakat bukan tidak menyukai produk pangan bersubsidi seperti daging dan susu, tetapi kesulitan dalam mengaksesnya. “Ketika kami mendatangi warga saat reses, tidak ada yang bilang tidak suka daging dan susu,” tandasnya. 

Ketegangan berujung walk out dari beberapa anggota DPRD DKI yang menolak pengesahan Ranperda APBD 2026. Antara lain: Josephine Simanjuntak, Francine Widjojo, dan Justin Adrian Untayana dari Fraksi PSI; Lukmanul Hakim, Astrid Kuya dan Bebizie Fatlanay dari Fraksi PAN; Ida Mahmudah dari Fraksi PDIP, Setyoko dan Ali Lubis dari Fraksi Partai Gerindra. 

Mereka menilai, proses pembahasan dan pengesahan dilakukan terburu-buru dan tidak transparan. Meski begitu, para pimpinan DPRD DKI tetap melanjutkan rapat dan mengetok palu pengesahan Ranperda APBD 2026. 

Ranperda APBD 2026 merupakan rancangan anggaran tahunan yang mengatur arah kebijakan keuangan daerah. Salah satunya, subsidi pangan murah yang membantu warga berpenghasilan rendah. 

Baca juga : Alcaraz Pertahankan Takhta Petenis No.1

Pengurangan subsidi tersebut, dikhawatirkan berdampak pada peningkatan angka stunting, dan menurunkan ketahanan pangan masyarakat miskin di Jakarta. 

Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, tidak ada pemotongan dana subsidi pangan. Melainkan, cara melihat atau sudut pandang yang berbeda saja. 

“Yang jelas, saya maupun Pak Ketua DPRD, terutama saya sebagai Gubernur yang bertanggung jawab, menyampaikan tidak ada pemotongan,” kata Pramono di Gedung DPRD DKI, Rabu (12/11/2025). 

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, jika kemudian hari butuh penyesuaian anggaran, bisa dibahas kembali dalam rapat APBD Perubahan 2026. [RAA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.