Prasyarat Menuju Ekonomi Tumbuh 8 Persen Sudah Lengkap

RM.id  Rakyat Merdeka - Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai bukan sekadar omon-omon. Dari kacamata dunia usaha, seluruh prasyarat untuk mencapai pertumbuhan tinggi tersebut, sudah tersedia. 

Ketua Umum HIPMI Akbar Himawan Buchari bersama editor Rakyat Merdeka Siswanto saat Podcast Ngegas di Kantor Rakyat Merdeka, Jakarta. (Foto: Rian/RM)

Pandangan itu disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Buchari saat menjadi narasumber Podcast Ngegas yang dipandu editor Rakyat Merdeka Siswanto, Rabu (17/12/2025). 

Akbar mengungkapkan, sejak masa Pilpres, pelaku usaha memang menaruh harapan besar kepada Prabowo. Salah satu alasannya karena tagline yang diusung jelas: keberlanjutan. Bagi dunia usaha, keberlanjutan berarti kepastian. 

“Dunia usaha itu butuh kepastian. Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen yang dicapai di era Presiden Joko Widodo harus bisa diteruskan. Bukan cuma di pertahankan, tapi ditumbuhkan lagi, dan lagi,” ujar Akbar. 

Menurutnya, kunci utama ada pada soliditas tim ekonomi Presiden Prabowo dalam menerjemahkan visi dan misi keberlanjutan tersebut. Jika itu berjalan baik, masa transisi tidak akan memakan waktu panjang. 

Hal ini bisa dilihat dalam tahun pertama Presiden Prabowo, Pemerintah tak perlu waktu lama untuk beradaptasi, tapi langsung aksi. Terbukti, ekonomi tumbuh baik di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak stabil. 

Baca juga : Gerindra, Partai Paling Terbuka Dan Transparan

Dengan kesuksesan itu, Akbar yakin ekonomi tumbuh 6 persen yang ditargetkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sangat mungkin terwujud. Apalagi jika seluruh kebijakan ekonomi dijalankan seirama dengan arahan Presiden. 

“Bukan hanya 6 persen, kalau semua komponen bangsa solid, seluruh stakeholder patuh dan mengimplementasikan regulasi Presiden, pertumbuhan 7 sampai 8 persen sangat mungkin tercapai di 2029,” tegasnya. 

Ia memaklumi adanya keraguan sebagian pihak yang menilai target pertumbuhan 6 persen pada 2026 sulit diraih. Namun, menurut Akbar, Presiden Prabowo telah menyiapkan fondasi infrastrukturnya sejak awal, termasuk melalui pembenahan fundamental ekonomi oleh timnya. 

Salah satu contoh yang ia soroti adalah langkah Kementerian Keuangan dalam mendorong efisiensi anggaran. Efisiensi tersebut, kata Akbar, bukan untuk memangkas pembangunan, melainkan dialihkan kebelanja pemerintah yang memiliki efek berganda bagi sektor riil. 

Selain itu, indikator pasar juga menunjukkan sinyal positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu menembus level 8.000 dan mencetak rekor tertinggi lebih dari 20 kali. 

“Dengan kondisi seperti ini, empat tahun ke depan bukan tidak mungkin kita akan melihat rekor-rekor baru lagi,” katanya. 

Baca juga : BRI Perkuat Tata Kelola Dan Akselerasi Kinerja

Meski demikian, Akbar mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi bukan hasil kerja satu orang. Ia menegaskan tidak ada konsep one man one show dalam pembangunan ekonomi nasional. 

“Ini kerja bersama. Melibatkan dunia usaha, pemangku kebijakan, dan seluruh tim ekonomi. Semua harus bergerak dalam satu irama,” ujarnya. 

Akbar juga menilai Prabowo sebagai pemimpin yang terbuka dan responsif terhadap dinamika dunia usaha. Menurutnya, Presiden memahami betul pentingnya harmonisasi antara pemerintah dan pelaku usaha. 

Ia bahkan menyinggung pengalamannya berdialog langsung dengan Presiden Prabowo saat pertemuan APEC di Korea Selatan pada 2025. Dalam pertemuan itu, Akbar menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia seperti donat. 

“Pertumbuhannya ada, tapi yang menikmati hanya bagian atas dan bawah. Bagian tengah, kelas menengah, justru tidak tersentuh,” ungkapnya. 

Padahal, lanjut Akbar, Presiden kerap menekankan konsep Indonesia Incorporated—bahwa seluruh elemen bangsa harus bahu-membahu dan saling menolong. 

Baca juga : Banjir Rob Diproyeksi Kembali Terjang Pesisir

Namun dalam praktiknya, regulasi pemerintah dinilai masih belum optimal menyentuh kelas menengah. Pertumbuhan ekonomi cenderung dinikmati korporasi besar, sementara pelaku usaha menengah belum mendapatkan ruang yang cukup. 

Akbar kemudian menyinggung penerbitan Patriot Bond oleh Danantara. Menurutnya, kontribusi korporasi besar tidak cukup hanya berupa dana. 

“Kalau memang patriot, kontribusinya bukan cuma uang. Harus ada transfer pengetahuan, pembinaan, dan pendampingan,” tegasnya. 

Ia menekankan, jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang berkeadilan, konsep Indonesia Incorporated harus benar-benar dijalankan. Menurutnya, semua syarat sudah lengkap bagi Indonesia untuk menuju ekonomi tumbuh 8 persen. 

“Bukan hanya Rp 3 triliun saja. UMKM harus dibina, kelas menengah diperkuat. Kalau itu berjalan, target ekonomi 8 persen bukan mimpi,” pungkas Akbar. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.