Dark/Light Mode

Warga Lingkar Tambang Apresiasi KLH, Harap DPM Bisa Beroperasi Kembali

Jumat, 19 Desember 2025 13:00 WIB
Warga lingkar tambang menghadiri rapat virtual pembahasan adendum Amdal DPM. (Dok. Ist)
Warga lingkar tambang menghadiri rapat virtual pembahasan adendum Amdal DPM. (Dok. Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dukungan terhadap rencana operasional PT Dairi Prima Mineral (DPM) kembali menguat. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang, mulai dari pemuda lingkar tambang hingga para pemangku hak ulayat, berharap agar pemerintah segera memberikan kepastian terkait izin operasional dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan.

Aspirasi ini disampaikan seiring harapan masyarakat agar proses perizinan yang tengah berjalan di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dapat segera dituntaskan. Kepastian izin dinilai penting untuk memberikan arah yang jelas bagi masa depan masyarakat, serta memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dari kalangan pemuda, dukungan disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang), wadah yang menghimpun pemuda dari lima desa dan satu kelurahan di sekitar area operasional DPM.

Ketua Almas Lintang, Sahbin Cibro, mengatakan dorongan agar izin segera diterbitkan merupakan aspirasi mayoritas warga lingkar tambang. “Yang kami sampaikan ini bukan kepentingan segelintir orang. Aspirasi ini kami kumpulkan secara terbuka dan tertulis. Hingga saat ini sudah lebih dari 3.000 jiwa menyatakan dukungan,” kata Sahbin, Kamis (18/12/2025).

Baca juga : SIM Keliling Jakarta Kamis 18 Desember, Hadir Di Lima Lokasi

Menurut Sahbin, masyarakat berharap pengelolaan tambang nantinya dijalankan sesuai ketentuan AMDAL dan berada di bawah pengawasan pemerintah. Ia menilai, kepastian izin justru akan mempermudah pengawasan sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih terstruktur. Optimisme warga, lanjutnya, juga didorong oleh pengalaman selama ini. Meski belum beroperasi penuh, PT DPM disebut telah melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk bantuan pendidikan serta pemberdayaan tenaga kerja lokal.

“Yang kami rasakan sejauh ini dampaknya positif. Ada bantuan pendidikan, keterlibatan tenaga kerja lokal, dan perhatian kepada masyarakat. Itu yang membuat kami yakin dan mendorong agar proses perizinan ini segera selesai,” katanya.

Dukungan serupa datang dari kalangan pemangku adat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat (FKPHU) Kabupaten Dairi. Ketua Harian FKPHU Kabupaten Dairi, Aslim Padang, menyampaikan bahwa para pemangku hak ulayat telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menyatakan sikap mendukung kehadiran DPM.

Baca juga : Banjir Rob Diproyeksi Kembali Terjang Pesisir

“Sembilan belas marga di Dairi sudah menyatakan dukungan. Bagi kami, yang paling penting kegiatan ini dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan tetap mengikuti aturan negara,” ujar Aslim.

Ia menilai, kehadiran PT DPM berpotensi mendorong perubahan ekonomi yang signifikan di wilayah sekitar tambang. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan sumber daya alam yang tertib, bertanggung jawab, dan berpihak pada masyarakat. Di tengah beragam pandangan yang berkembang di masyarakat, pemuda lingkar tambang dan para pemangku adat berharap pemerintah dapat menyelesaikan proses perizinan secara objektif dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Aslim menegaskan, sikap pemangku hak ulayat berangkat dari pertimbangan adat serta kebutuhan masyarakat setempat.

“Kami ini pemangku adat, sudah kami pikirkan secara matang. Kalau DPM dibuka, itu untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan perorangan. Semua ada aturannya dan perusahaan juga wajib mengikuti aturan tersebut,” tegasnya.

Baca juga : Warga Aceh Tamiang Antusias Manfaatkan Layanan Medis Kemenkes

Aslim menilai belum terbitnya izin operasional dan AMDAL lebih merupakan persoalan waktu. Ia percaya negara memiliki mekanisme pengawasan yang memadai dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam agar tidak menimbulkan dampak negatif.

“Masalah izin saya kira tinggal menunggu waktu. Yang terpenting bagaimana pengelolaannya nanti, supaya tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.