Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan kebijakan beras satu harga dapat diberlakukan mulai tahun ini. Hal ini dilakukan agar harga beras antar daerah di Indonesia sama, tidak ada disparitas.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan menyamakan harga beras di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, termasuk wilayah Indonesia timur. Salah satu instrumen utama pendukung kebijakan ini adalah pembiayaan distribusi oleh pemerintah.
“Jangan sampai Indonesia Timur membayar lebih mahal. Tahun 2026 ini kita usahakan beras satu harga di mana pun berada,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi terbatas bidang pangan di kantor Menko Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Baca juga : Pilkada Langsung Vs Pilkada Via DPRD, Bawaslu: Dua-duanya Sama-sama Demokratis
Untuk menyukseskan kebijakan tersebut, peran Perum Bulog perlu diperkuat, terutama dalam menjaga distribusi dan stabilitas harga beras nasional. Dalam rapat tersebut dibahas pemberian margin penugasan kepada Bulog agar memiliki ruang pembiayaan yang memadai dalam menjalankan tugas stabilisasi harga dan distribusi beras.
Zulhas menyampaikan, perhitungan margin penugasan itu telah dibahas bersama Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bagian dari penguatan peran Bulog.
Selain penguatan Bulog, Pemerintah juga membahas kesiapan pasokan beras nasional seiring proyeksi panen raya yang diperkirakan berlangsung lebih awal, mulai Februari. Ia pun memaparkan struktur harga beras yang menjadi dasar pembahasan kebijakan satu harga.
Baca juga : Percepat Pergantian Ketua DPRD Bengkulu, Golkar Rombak Pimpinan Fraksi
“Kalau beras premium Rp 14.900 per kilogram, medium Rp 13.500. Untuk beras Bulog SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), karena ada subsidi, untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu bisa dijual Rp 11.000 sampai Rp 12.000 per kilogram,” urai Zulhas.
Meski demikian, Zulhas menegaskan, kebijakan beras satu harga masih dalam tahap pengupayaan dan membutuhkan dukungan berbagai instrumen, mulai dari distribusi, pembiayaan, hingga kesiapan infrastruktur. Dia berharap, melalui penguatan peran Bulog dan kesiapan pasokan nasional, disparitas harga beras antarwilayah dapat ditekan secara bertahap.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, kebijakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke hanya akan diterapkan untuk beras SPHP. Kebijakan tersebut dirancang dengan dukungan margin fee sebesar 7 persen guna menjaga keberlanjutan program, terutama untuk menutup biaya distribusi ke seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga : KPK Dalami Aliran Uang Bupati (Nonaktif) Ponorogo
“Untuk dukungan margin fee 7 persen itu sudah diputuskan resmi oleh Pak Menko Pangan,” kata Rizal di kantor Menko Pangan, Senin (12/1/2026).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
