APHI Percepat Pengembangan Multi Usaha Kehutanan Berbasis Lanskap Di Babel

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong percepatan pengembangan Multi Usaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Pengembangan MUK tersebut diharapkan terwujud melalui kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta masyarakat.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan APHI dengan jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 10 Maret 2026. Pertemuan tersebut membahas peluang penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan daerah.

Pendekatan berbasis lanskap dinilai penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Melalui model ini, berbagai komoditas hasil hutan dapat dikembangkan, baik kayu maupun non-kayu.

Selain meningkatkan kinerja pengelolaan hutan produksi, MUK juga diharapkan mampu memperkuat rantai nilai komoditas lokal serta membuka peluang hilirisasi industri berbasis kawasan hutan.

Baca juga : OJK Percepat Pengadaan Digital Pemanfaatan Lokapasar Mitra Resmi LKPP

Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Heru Prayoga mengatakan pemerintah provinsi saat ini mendorong pengembangan komoditas kelapa melalui program perhutanan sosial.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.

“Program Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mengembangkan komoditas kelapa melalui skema perhutanan sosial guna memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus mengangkat kelapa sebagai salah satu komoditas unggulan daerah,” ujar Heru.

Menurut dia, pengembangan komoditas tersebut dapat didukung oleh perusahaan pemegang PBPH melalui pola kemitraan kehutanan dengan masyarakat. Skema ini juga dinilai dapat menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian konflik sosial di kawasan hutan.

Heru menambahkan, pemegang PBPH perlu melakukan pemetaan potensi areal kerja guna menggali peluang pengembangan Multi Usaha Kehutanan. Pemetaan ini mencakup potensi pengembangan komoditas kelapa maupun komoditas lainnya yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Baca juga : Nuanu Creative City Kembangkan Kota Kreatif Terintegrasi Di Bali

Selain itu, pengembangan MUK juga perlu didukung penguatan hilirisasi melalui pembangunan industri pengolahan di dalam atau di sekitar areal kerja. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat rantai pasok berbasis kawasan hutan.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan organisasinya bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia terus mendorong percepatan implementasi Multi Usaha Kehutanan berbasis lanskap di berbagai daerah, termasuk Bangka Belitung.

“APHI bersama Kadin mendorong percepatan pelaksanaan Multi Usaha Kehutanan berbasis lanskap, salah satunya di Bangka Belitung, untuk meningkatkan kinerja PBPH melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat,” kata Soewarso.

Menurutnya, Bangka Belitung memiliki potensi besar untuk pengembangan MUK. Hal ini didukung oleh berbagai modalitas pembangunan, mulai dari infrastruktur yang relatif memadai hingga peluang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas usaha kehutanan.

Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi juga dinilai penting untuk mendorong inovasi, riset, serta pengembangan model usaha berbasis sumber daya hutan yang berkelanjutan.

Baca juga : APHI–Unila Perkuat Kolaborasi Kembangkan Multiusaha Kehutanan Di Lampung

Soewarso menambahkan, pengembangan MUK di Bangka Belitung juga dapat diperkuat melalui kegiatan perhutanan sosial, khususnya melalui pola kemitraan konsesi antara PBPH dan masyarakat yang saat ini didorong oleh pemerintah daerah.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan model pengelolaan hutan yang tidak hanya berfokus pada produksi kayu, tetapi juga membuka peluang pengembangan komoditas non-kayu serta usaha berbasis hasil hutan lainnya yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.