Pemerintah Kaji WFH & Potong Hari Kerja Untuk Hemat BBM, Begini Kata Ekonom

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mengkaji opsi kerja dari rumah (WFH) dan pengurangan hari kerja sebagai langkah menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Wacana ini muncul sebagai antisipasi jika krisis energi global berdampak pada pasokan dan harga energi di dalam negeri.

Wacana WFH dan potong hari kerja disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Dalam rapat itu, Kepala Negara meminta jajaran kabinet mengkaji berbagai skenario penghematan energi jika situasi global memburuk. Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah WFH serta pengurangan hari kerja untuk menekan konsumsi BBM. Prabowo mengatakan, sejumlah negara telah lebih dulu menerapkan langkah serupa. Salah satunya Pakistan, yang menerapkan kebijakan seperti pada masa pandemi Covid-19. Di negara itu, kantor pemerintah dan swasta menerapkan sistem WFH bagi sekitar 50 persen pegawai, dan memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan. Presiden menegaskan, pasokan energi Indonesia saat ini masih relatif aman. Meski demikian, pemerintah tetap harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.

“Kita tidak perlu panik, tetapi juga tidak boleh lengah. Kita harus siap menghadapi kemungkinan skenario terburuk,” kata Prabowo.

Opsi penghematan energi tersebut mendapat perhatian para ekonom.  Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kebijakan WFH memang bisa membantu menekan konsumsi BBM. Hanya saja, dampaknya masih terbatas.

“Langkah WFH dan pengurangan hari kerja bisa cukup efektif sebagai rem darurat jangka pendek. Tetapi efektivitasnya tidak boleh dibesar-besarkan,” kata Josua, kepada Rakyat Merdeka, Minggu (15/3/2026).

Menurut Josua, hingga saat ini kebijakan WFH dan pengurangan hari kerja masih sebatas kajian dan belum disertai angka resmi mengenai potensi penghematan energi. Josua menjelaskan, penerapan WFH kemungkinan paling terasa di kota besar karena dapat mengurangi perjalanan harian pegawai kantor serta kemacetan.

Baca juga : Komisi IX Minta Pemerintah Kaji Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Namun, kata dia, konsumsi energi nasional tidak hanya berasal dari mobilitas pekerja kantor. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan permintaan energi terbesar pada 2024 berasal dari sektor industri sebesar 45,94 persen. Sementara sektor transportasi mencapai 36,11 persen.

“Sektor transportasi memang mengonsumsi sekitar sepertiga energi final Indonesia. Jadi WFH bisa menurunkan konsumsi BBM, tetapi lebih sebagai bantalan sementara,” ujarnya.

Gambaran global juga menunjukkan dampaknya relatif kecil. Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) memperkirakan jika semua pekerjaan yang memungkinkan dilakukan dari rumah menerapkannya satu hari per minggu, penghematan minyak hanya sekitar 1 persen dari konsumsi bahan bakar untuk angkutan penumpang jalan raya.

Sementara dari sisi ekonomi, Josua menilai opsi bekerja dari rumah lebih aman dibandingkan pengurangan hari kerja. Karena kegiatan administrasi dan koordinasi masih dapat berjalan. Namun, Josua mengingatkan kebijakan WFH perlu diterapkan secara selektif. Jika dilakukan terlalu luas atau terlalu lama, sektor usaha yang bergantung pada mobilitas pekerja kantor bisa ikut terdampak.

“Usaha seperti angkutan perkotaan, makanan minuman, ritel, dan jasa di sekitar pusat perkantoran dapat ikut tertekan,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah. Piter menilai upaya penghematan energi perlu diiringi efisiensi serta penajaman prioritas program pemerintah.

Baca juga : Pemerintah Larang Ormas Geruduk Dapur MBG, Pengawasan Hanya oleh Negara

“Yang diharapkan adalah upaya efisiensi dan rasionalisasi prioritas di seluruh program. Kalau pemerintah hanya melakukan penghematan energi, termasuk dengan WFH, tetapi di sisi lain tetap menjalankan program tertentu seperti biasa (business as usual), dampaknya terhadap ekonomi nasional bisa tidak maksimal,” ujar Piter, dalam keterangan kepada Rakyat Merdeka, Minggu (15/3/2026). 

Piter mengingatkan, potensi kenaikan harga BBM akibat tekanan global juga perlu diantisipasi karena dapat memicu inflasi dan menahan aktivitas ekonomi.

“Kenaikan harga BBM yang tidak terelakkan akan mendorong inflasi dan di sisi lain menahan aktivitas ekonomi,” kata Piter.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal turut mengamini bahwa WFH bisa menjadi salah satu cara menekan konsumsi BBM. Namun Faisal menilai, kebijakan tersebut tidak cukup jika berdiri sendiri.

“Dalam konteks situasi Indonesia saat ini, perlu ada kombinasi kebijakan yang lebih komprehensif,” kata Faisal kepada Rakyat Merdeka.

Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pendukung lain untuk mengatasi dampak kenaikan harga minyak dunia dan BBM di dalam negeri. Faisal menjelaskan, pengendalian konsumsi BBM juga harus mempertimbangkan kondisi fiskal negara. Pemerintah menghadapi pilihan antara menjaga daya beli masyarakat atau menanggung beban subsidi energi yang semakin besar.

Baca juga : Menperin Pacu Industri Perkapalan Untuk Perkuat Logistik Nasional

“Salah satu cara efektif adalah dengan membatasi konsumsi BBM, terutama BBM bersubsidi,” ujarnya.

Ia menilai langkah pembatasan sebenarnya sudah mulai dilakukan pemerintah sejak 2025 melalui pengaturan penggunaan BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. “Pembatasan ini harus diperketat agar subsidi tepat sasaran,” cetusnya.

Selain itu, Faisal menilai pemerintah juga perlu melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam APBN untuk menghadapi tekanan harga energi dan ketegangan geopolitik global.

“Anggaran dari program-program yang kurang prioritas perlu dialihkan ke program yang lebih mendesak, termasuk subsidi energi untuk meredam dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat,” pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.