Dunia Di Ujung Tanduk: Kapan Perang AS, Israel Dan Iran Berakhir?

RM.id  Rakyat Merdeka - Perkembangan konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran hingga awal April 2026 menunjukkan bahwa situasi telah melampaui fase gray-zone war menuju konflik regional dengan dampak sistemik global. Sejak serangan militer gabungan AS–Israel pada akhir Februari 2026, Iran merespons dengan strategi asymmetric escalation berupa serangan drone, rudal, dan terutama penutupan Selat Hormuz—jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% suplai minyak dunia.

Dampaknya langsung terasa pada sistem energi global. Harga minyak melonjak hingga kisaran US$110–120 per barel dan bahkan berpotensi mencapai US$150 dalam skenario terburuk. Data dari Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data konflik bersenjata, kekerasan politik, serta aksi protes di seluruh dunia, menunjukkan lebih dari 25 serangan terhadap jalur pelayaran dan fasilitas energi di negara Teluk dalam waktu singkat. Hal ini menandakan bahwa Iran secara strategis memanfaatkan choke point tersebut sebagai instrumen tekanan global.

Bahkan, laporan intelijen Amerika Serikat menegaskan bahwa Iran tidak akan melepaskan kontrol atas Selat Hormuz dalam waktu dekat karena leverage tersebut dinilai lebih bernilai dibandingkan kemampuan nuklir dalam konteks negosiasi geopolitik. Dengan demikian, konflik ini bukan sekadar perang militer, tetapi telah berubah menjadi perang multidomain yang menggabungkan aspek militer, ekonomi, dan energi sebagai instrumen tekanan utama.

Dalam perspektif peramalan geopolitik, lanskap dunia pascakonflik ini tidak akan bergerak menuju stabilitas, melainkan memasuki fase persistent instability dalam sistem multipolar yang semakin terfragmentasi. Gangguan suplai energi yang oleh International Energy Agency disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah modern telah memicu risiko stagflasi global, krisis energi lanjutan, serta peningkatan rivalitas antar kekuatan besar.

Di sisi lain, konflik ini mempercepat pergeseran kekuatan global. China dan negara-negara Global South berpotensi mengambil peran lebih besar dalam diplomasi energi dan stabilisasi kawasan, sementara dominasi Amerika Serikat menghadapi tekanan legitimasi akibat tingginya biaya perang dan resistensi global. Selain itu, struktur keamanan Timur Tengah akan mengalami transformasi menuju high-tension equilibrium, di mana tidak ada pihak yang benar-benar menang, tetapi semua pihak mempertahankan posisi melalui deterrence dan konflik terbatas.

Baca juga : Istana Dibuka untuk Pelajar, Teddy: Kenalkan Pemerintahan ke Generasi Muda

Dalam kerangka teori konflik modern (complex adaptive systems), situasi ini menunjukkan bahwa perang tidak berakhir, melainkan bertransformasi menjadi konflik jangka panjang yang lebih cair, kompleks, dan sulit diprediksi.

Adapun faktor-faktor yang secara rasional dapat mendorong berakhirnya konflik tidak lagi dapat dilihat secara sederhana melalui tekanan ekonomi atau keseimbangan militer semata. Berdasarkan kondisi faktual, terdapat tiga determinan utama yang lebih relevan.

Pertama, strategic stalemate, yaitu kondisi di mana tidak ada pihak yang mampu mencapai kemenangan militer total tanpa biaya yang sangat besar, terutama karena Iran mengandalkan strategi war of endurance untuk menguras kekuatan lawan.

Kedua, global systemic pressure, yaitu tekanan dari negara-negara besar dan pasar global yang terdampak langsung krisis energi, yang memaksa munculnya negosiasi terbatas, meskipun bukan perdamaian komprehensif. Saat Iran menutup Selat Hormuz dan harga minyak melonjak di atas US$100 per barel, negara seperti China dan India (importir besar) terdampak langsung. Hal ini mendorong China melakukan diplomasi aktif ke Iran dan AS, Uni Eropa menekan agar jalur energi tetap terbuka, serta pasar global (IEA, IMF) mengeluarkan peringatan keras.

Ketiga, risk of uncontrolled escalation, yaitu kekhawatiran bahwa konflik dapat meluas menjadi perang besar yang melibatkan lebih banyak aktor, termasuk kemungkinan serangan terhadap fasilitas nuklir atau infrastruktur sipil strategis. Namun demikian, data terbaru menunjukkan bahwa upaya gencatan senjata masih mengalami kegagalan dan bahkan diiringi ancaman eskalasi lebih lanjut. Oleh karena itu, yang paling realistis bukanlah “akhir perang”, melainkan pembekuan konflik dalam bentuk baru yang lebih kompleks dan berkepanjangan.

Baca juga : Telepon MBZ, Jokowi Tanya, Kapan Perang Iran Selesai

Lalu, bagaimana konflik AS, Israel, dan Iran ini berdampak bagi Indonesia?

Dari sisi ekonomi, sosial, dan persepsi publik, dampaknya saling terhubung. Kenaikan harga minyak global yang sudah menembus kisaran US$110–115 per barel berimplikasi langsung pada beban subsidi energi yang diperkirakan dapat mencapai tambahan Rp100 triliun (US$5,9 miliar). Kondisi ini mempersempit ruang fiskal pemerintah dan berpotensi memicu kebijakan sensitif seperti penyesuaian subsidi atau harga BBM.

Dampak lanjutan berupa inflasi, kenaikan harga pangan, serta pelemahan daya beli masyarakat akan meningkatkan tekanan sosial, khususnya pada kelompok menengah bawah yang paling rentan terhadap inflasi energi. Secara paralel, volatilitas pasar keuangan, potensi capital outflow, serta pelemahan rupiah memperbesar ketidakpastian ekonomi nasional.

Dalam konteks keamanan, kondisi ini berpotensi memicu gejolak sosial, seperti protes terkait harga BBM dan biaya hidup, peningkatan kriminalitas ekonomi, serta polarisasi opini publik akibat persepsi ketidakadilan kebijakan subsidi. Pemerintah perlu mencermati indikator kunci seperti lonjakan inflasi energi, distribusi logistik, sentimen publik di media sosial, serta dinamika harga pangan sebagai early warning signals, karena kombinasi tekanan ekonomi dan persepsi ketidakstabilan kerap menjadi pemicu utama eskalasi ketegangan sosial di Indonesia.

Terakhir, dalam situasi geopolitik dan keamanan yang sulit diprediksi saat ini, pemerintah Indonesia dan korporasi harus mengadopsi pendekatan berbasis strategic resilience dan anticipatory governance. Pemerintah perlu memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan cadangan energi strategis minimal 60–90 hari, percepatan diversifikasi sumber energi terbarukan, serta mengurangi ketergantungan pada jalur pasokan global yang rentan dan berisiko tinggi.

Baca juga : Dana Desa Bisa Digunakan Untuk Penanganan Tuberkulosis

Selain itu, pembangunan sistem early warning berbasis intelijen ekonomi dan sosial menjadi krusial untuk mengantisipasi dampak lanjutan seperti inflasi, penurunan daya beli, dan potensi gejolak sosial. Di sisi korporasi, khususnya sektor logistik, manufaktur, dan energi, diperlukan strategi scenario-based planning yang mencakup hedging terhadap volatilitas harga energi, diversifikasi rantai pasok global dan sumber material produksi, serta investasi pada efisiensi operasional dan digitalisasi.

Dalam jangka panjang, baik negara maupun pelaku usaha harus memandang konflik ini bukan sekadar krisis temporer, melainkan sinyal perubahan struktural global, di mana kemampuan beradaptasi terhadap ketidakpastian menjadi aset strategis utama dalam menghadapi era geopolitik baru yang semakin tidak stabil dan penuh disrupsi.

Oleh: Leonard Abdul Aziz

Penulis adalah Pemerhati Keamanan Perusahaan, Ketua Umum Asosiasi Pengguna Jasa Sekuriti Indonesia (APJASI) 2022–2026.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.