Memperkuat Kolaborasi untuk Jaga Ketahanan Energi Nasional di Tengah Gejolak Global

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketidakpastian geopolitik global telah memengaruhi ketahanan energi nasional. Disrupsi rantai pasok, dinamika kawasan, hingga kompetisi global dalam menarik investasi energi mendorong Pemerintah dan pelaku industri memperkuat kolaborasi menjaga pasokan dalam negeri.

Isu tersebut menjadi fokus dalam sesi diskusi Leadership Roundtable Talk (LRT) yang merupakan bagian dari Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) ke-50. Forum tahunan ini menjadi ajang strategis mempertemukan Pemerintah, pelaku industri, dan pakar sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).

Sejumlah tokoh dijadwalkan hadir, antara lain Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya, President and Group Chief Executive Officer PETRONAS Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamadjaja Aziz, serta Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk Hilmi Panigoro.

Baca juga : Ekonomi RI Masih Bisa Tumbuh 5 Persen Lebih Di Tengah Gejolak Global

Dalam forum tersebut, ketahanan energi dinilai semakin berkaitan erat dengan aspek pendanaan. Negara dituntut mengadopsi strategi diversifikasi sumber pasokan dan memperkuat kolaborasi regional lintas sektor energi guna meningkatkan resiliensi.

Di sisi lain, Indonesia juga harus mampu bersaing menarik investasi hulu migas di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan ketatnya disiplin alokasi modal global.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan strategis untuk memastikan ketersediaan energi domestik, yakni tidak mengizinkan kontraktor mengekspor minyak mentah yang menjadi bagiannya. Kebijakan ini bertujuan menjaga pasokan dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi.

Baca juga : DPR Puji Pupuk Indonesia: Pasokan Aman di Tengah Konflik Global, HET Turun 20%

Meski dinilai mengubah ketentuan dalam kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC), kebijakan tersebut dianggap penting untuk menjaga stabilitas energi nasional di tengah volatilitas global.

Indonesian Petroleum Association (IPA) sebagai perwakilan pelaku usaha hulu migas mendukung kebijakan tersebut, selama tidak merugikan para pihak dalam kontrak.

“Kebijakan tersebut tidak akan merugikan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) karena dilaksanakan dengan prinsip no gain no loss. Artinya, perusahaan migas yang sebelumnya memiliki kontrak ekspor minyak mentah tetap akan mendapatkan kepastian penjualan, yaitu minyak tersebut akan diserap oleh Pertamina dengan harga yang setara,” ujar Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (20/4/2026).

Baca juga : Pemprov Jambi dan APHI Perkuat Kolaborasi, Kembangkan MUK & Cegah Karhutla

Meski demikian, IPA mengingatkan pentingnya pengelolaan masa transisi dalam implementasi kebijakan tersebut. Proses pengalihan lifting dari ekspor ke pasar domestik harus berjalan lancar agar tidak mengganggu kegiatan produksi maupun operasional di lapangan.

Melalui forum Leadership Roundtable Talk, diharapkan tercipta kesamaan pandangan antara Pemerintah dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

“Forum ini juga menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga daya tarik investasi sektor hulu migas Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang,” tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.