Ketum Apkasindo: Petani Diuntungkan Kehadiran Pabrik Sawit Tanpa Kebun

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai tata niaga harga tandan buah segar (TBS) yang berkeadilan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit, khususnya petani swadaya.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung mengatakan, selama 25 tahun terakhir petani sawit swadaya cenderung termarginalkan karena belum adanya regulasi yang secara spesifik melindungi mereka. Dalam kondisi tersebut, kehadiran pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun atau PKS komersial dinilai menjadi salah satu solusi penting.

“PKS komersial menjadi harapan bagi petani swadaya. Kehadirannya membuat tata niaga TBS lebih kompetitif dan sehat,” ujar Gulat dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, terdapat dua tipologi petani sawit di Indonesia, yakni petani bermitra (plasma dan mitra swadaya) serta petani swadaya atau mandiri. Dari total 6,87 juta hektare kebun sawit rakyat, hanya sekitar 6,8 persen merupakan petani bermitra, sementara 93,2 persen merupakan petani swadaya.

Baca juga : Hari Kartini Dan Kesehatan Perempuan Dunia

“Bisa dibayangkan dampaknya jika PKS komersial ditutup, berpotensi menimbulkan kekacauan di tingkat petani,” katanya.

Menurutnya, keberadaan PKS tanpa kebun memberikan sejumlah manfaat. Pertama, menciptakan pasar TBS yang lebih kompetitif sehingga menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Kedua, mempermudah akses petani swadaya dalam menjual hasil panen tanpa antre panjang seperti di pabrik konvensional yang memprioritaskan pasokan internal dan mitra.

Ketiga, mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat sehingga tidak terjadi monopoli oleh segelintir pabrik. Keempat, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja, investasi, dan perputaran ekonomi lokal.

Gulat juga menyoroti adanya wacana pelarangan PKS tanpa kebun yang dinilai tidak tepat. Menurutnya, keberadaan pabrik tersebut telah memiliki dasar hukum, antara lain melalui KBLI 10431 tentang industri minyak mentah kelapa sawit, serta diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permenperin Nomor 37 Tahun 2025.

Baca juga : Beniyanto Tamoreka Apresiasi Penataan Tambang, Perkuat Tata Kelola Minerba

Sebagai solusi, Apkasindo mengusulkan agar seluruh PKS, baik konvensional maupun komersial, diwajibkan bermitra dengan petani minimal 20 persen dari kebutuhan bahan baku. Dengan skema ini, pasokan TBS dipastikan berasal dari petani mitra dengan harga yang mengacu pada ketetapan dinas perkebunan.

Saat ini, skema kemitraan petani swadaya baru berjalan di Provinsi Riau dengan luas kurang dari 10 ribu hektare.

Gulat menegaskan, jika PKS tanpa kebun ditertibkan atau dilarang, dampaknya akan langsung dirasakan oleh petani swadaya. Apalagi, sektor sawit rakyat mencakup 6,87 juta hektare lahan dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 17 juta kepala keluarga.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi dengan pimpinan DPRD Bangka Selatan di kantor DPP Apkasindo, Jakarta, Selasa (22/4/2026).

Baca juga : Detect Me, Inovasi Deteksi Dini Kehamilan Untuk Tekan Angka Kematian Ibu

Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi menyatakan dukungannya terhadap keberadaan PKS tanpa kebun. Ia menilai kebijakan tersebut dapat melindungi harga TBS di tingkat petani.

“Harga TBS di Bangka Selatan saat ini masih rendah, di bawah Rp3.000 per kilogram dan jauh dari ketetapan provinsi,” ujarnya.

Ia pun menolak wacana pelarangan PKS tanpa kebun dan mendorong adanya keseimbangan antara pabrik sawit yang memiliki kebun dan yang tidak.

“Petani membutuhkan tata niaga yang adil. Harus ada sinergi dan keseimbangan antara kedua model pabrik tersebut,” kata Erwin.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.