Airlangga: Rupiah Terdepresiasi 5% Sejak Awal Tahun, Pelemahan Mata Uang Garuda Terkendali

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, pelemahan rupiah masih terkendali. Sejak awal tahun, rupiah memang terdepresiasi sebesar 5 persen. Namun, angka ini masih jauh lebih baik dibanding dua dekade lalu yang mencapai 40 persen.

Airlangga menerangkan, pada periode 2004-2014, rupiah terdepresiasi hingga 40 persen. Di saat yang sama, inflasi domestik tembus 17 pada 2005 akibat harga minyak dunia yang menyentuh 140 dolar AS per barel.

Kemudian, pada periode 2014-2024, depresiasi rupiah turun menjadi 30,6 persen. Selain itu, inflasi juga tetap terjadi di angka 3 persen.

"Jadi, beda kualitas dalam dua dekade terakhir. Per hari ini, inflasi kita jaga di 2,4 persen dan depresiasi rupiah 5 persen," terang Airlangga, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) Tahun 2026, di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia memastikan, fundamental ekonomi Indonesia lebih kuat dari dua dekade sebelumnya. Sektor perbankan dan korporasi nasional masih berada dalam kondisi sehat di tengah tekanan global, sehingga jauh dari kata krisis.

"Jadi harus dilihat secara konteks. Perbankan kita hari ini solid, kemudian dari segi korporat juga seluruhnya solid. Seperti yang saya selalu sampaikan, ekonomi kita masih kuat," ucapnya.

Airlangga pun tetap optimistis ekomoni Indonesia bisa tumbuh menuju 8 persen. Ia pun mengajak Pemerintah Daerah untuk sama-sama mewujudkan target tersebut.

Baca juga : Antusias Panen Udang di Kebumen, Prabowo Ikut Tarik Jaring dengan Nelayan

"Nah (ekonomi) 8 persen ini daerah harus terus mendorong, karena pusat itu agregat daerah. Kalau daerahnya di bawah nasional tentu dia akan menjadi bandul ke bawah," ucapnya.

Airlangga menerangkan, beberapa daerah berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi tinggi berkat kebijakan downstreaming atau hilirisasi dari pemerintah. "Kita lihat Maluku Utara tumbuhnya jauh dari nasional yaitu hampir 19 persen. Kemudian Gorontalo juga tinggi, Sulawesi Tengah, NTB itu seluruhnya karena ekstraktif industri," paparnya.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga memastikan, kondisi ekonomi nasional saat ini jauh berbeda dibandingkan krisis moneter beberapa tahun lalu. Jika melihat indikator ekonomi makro, saat ini tidak ada sedikit pun tanda-tanda krisis.

Berdasarkan pengalaman berbagai negara, kata Juda, umumnya krisis ekonomi muncul dari tiga sumber utama. Pertama, krisis fiskal, seperti yang terjadi di Amerika Latin pada 1980-an. Krisis seperti ini terjadi ketika defisit fiskal membengkak, dan Pemerintah kehilangan kepercayaan investor, sehingga tak mampu mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan obligasi.

Sedangkan saat ini, kata Juda, Pemerintah menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3 persen, dan investor masih percaya pemerintah. "Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya oleh investor, baik domestik maupun asing. Kelihatan dari yield-nya," ungkapnya.

Imbal hasil atau yield Surat Utang Negara (SUN) saat ini berada di kisaran 6,5-6,7 persen. Angka tersebut masih stabil dan tidak menunjukkan kepanikan pasar. "Jadi krisis yang bersumber dari fiskal tidak ada tanda-tandanya,” tegas Juda.

Kedua, krisis neraca pembayaran. Krisis ini seperti yang terjadi pada 1997-1998. Saat itu, perusahaan berlomba-lomba menarik dana dan menyimpan di luar negeri. Hasilnya, rupiah melemah drastis dan banyak perusahaan kolaps karena gagal bayar utang luar negeri.

Baca juga : Sumatera Blackout, ESDM Turun Tangan

Ketiga, krisis sistem keuangan akibat gelembung aset (bubble), seperti yang terjadi pada krisis finansial global 2008 di AS. Krisis tersebut dipicu pecahnya bubble di sektor properti yang kemudian mengguncang sistem perbankan.

Juda menegaskan, indikator yang mengarah pada krisis sistem keuangan juga belum terlihat di Indonesia. "Jadi, tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati sampai dengan hari ini," tegasnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta agar pelemahan rupiah saat ini tidak disamakan dengan krisis 1998. Pasalnya, volatilitas rupiah masih terjaga, dan sistem keuangan nasional dinilai lebih kuat.

Misbakhun menjelaskan, pada krisis 1998, nilai tukar rupiah melonjak drastis dari kisaran Rp 2 ribu hingga mendekati Rp 17 ribu per dolar AS dalam waktu singkat. Sementara pelemahan saat ini terjadi dari kisaran Rp 16.800-16.900 dengan volatilitas yang dinilai masih terkendali. "Kalau sekarang kenaikannya mungkin hanya sekitar 0,5 persen. Dulu ratusan persen," ucapnya.

Misbakhun menilai, persepsi masyarakat perlu dijaga agar tidak memicu kekhawatiran yang dapat mengganggu stabilitas sektor keuangan. Lagipula, sistem perbankan nasional saat ini jauh lebih siap dibandingkan dua dekade lalu karena adanya reformasi regulasi pascakrisis.

Setelah krisis tahun 1998, Pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui UU Nomor 24 Tahun 2004 untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan. Kemudian pascakrisis keuangan global 2008, Pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui UU Nomor 21 Tahun 2011 untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan.

Pada perdagangan, Senin (25/5/2026), rupiah ditutup melemah 27 poin atau 0,15 persen ke level Rp 17.744 per dolar AS. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memastikan, pihaknya juga terus berjibaku menjaga stabilitas rupiah. Keputusan menaikkan BI Rate menjadi 5,25 persen semata-mata untuk menarik investor dan mampu mendorong aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik.

Baca juga : Kunjungan Kerja Ke Daerah, Gibran Aktif Belanja Masalah

Kenaikan BI Rate merupakan langkah penyesuaian terhadap kondisi global, bukan untuk menekan sektor riil. "Kenaikan BI Rate ini mau nggak mau memang harus dilakukan. Bukan karena apa-apa, tapi karena menyesuaikan dengan kondisi global," ucap Destry.

Menurutnya, kondisi global saat ini masih berada dalam fase higher for longer. Yakni, periode ketika suku bunga diperkirakan tetap tinggi dalam waktu lebih lama. Kondisi ini terlihat dari naiknya imbal hasil obligasi AS, inflasi AS yang masih meningkat, serta penguatan indeks dolar AS (DXY) terhadap hampir seluruh mata uang dunia.

Selain menaikkan BI Rate, BI juga telah melakukan berbagai langkah intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Intervensi dilakukan di pasar spot, pasar forward, pasar Non-Deliverable Forward (NDF), hingga Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

BI juga melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) guna menjaga likuiditas dan mengendalikan kenaikan imbal hasil obligasi agar tidak meningkat terlalu tajam. Bank sentral juga memantau tingginya kebutuhan dolar di dalam negeri, termasuk permintaan yang tidak disertai underlying yang jelas.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.