August Hamonangan: Pemprov DKI Belum Beri Perhatian Serius

RM.id  Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta mengkritik langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penanganan isu kesehatan mental warga Ibu Kota. Isu ini pun menjadi perbincangan di kalangan anggota dewan.

Menurut PSI, Pemprov DKI Jakarta belum menunjukkan keseriusan dalam merespons isu kesehatan mental. Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Pemprov DKI sudah melakukan langkah yang baik.

Kritik ini disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi PSI, August Hamonangan. Dia menilai jawaban Gubernur DKI Jakarta terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta saat pembahasan Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Perlindungan Perempuan pada 11 Mei 2026 lalu terlalu singkat dan terkesan melempar tanggung jawab kepada Pemerintah Pusat.

Baca juga : Baleg Sepakat RUU SDI Punya Daya Paksa Kuat

“Bayangkan, masalah kesehatan jiwa di Jakarta lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tapi, sayangnya Gubernur hanya menyampaikan dengan singkat bahwa itu sudah dibahas secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2023,” tegas August.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2025, angka depresi warga Jakarta berusia di atas 15 tahun mencapai 1,5 persen. Kondisi tersebut, kata dia, seharusnya menjadi alarm bagi Pemprov DKI untuk menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan berpihak pada kesehatan mental masyarakat.

“Kenapa Pemprov DKI belum menerjemahkan aturan Pemerintah Pusat terkait kesehatan mental ke dalam regulasi daerah yang lebih spesifik?” tanya August.

Baca juga : MBG Tidak Bagikan Susu Formula Bayi

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI lainnya, Elva Farhi Qolbina, meminta agar Pemprov DKI Jakarta memperhatikan kesehatan mental masyarakat melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sistem Kesehatan Daerah. Dia menilai selama ini kesehatan mental seperti tamu yang tidak diundang.

“Padahal, warga sudah lelah. Lelah dengan macet, biaya hidup, lelah dengan beban yang tidak pernah benar-benar bisa diceritakan,” ungkap Elva.

Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi PKS Abdul Aziz menilai Pemprov DKI Jakarta sudah cukup responsif dan memiliki beberapa infrastruktur penanganan yang berjalan dengan baik. Selain itu, kata dia, menjaga kesehatan mental di kota sepadat Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan penanganan medis saat seseorang sudah jatuh sakit.

Baca juga : Diminati Kampus Dunia, Seleksi TEP Diperketat

“Perlu ada pergeseran strategi dari self-care menjadi collective care atau saling merawat dalam komunitas,” ungkap Abdul Aziz kepada Rakyat Merdeka, Minggu (24/5/2026).

Untuk mengetahui pandangan August Hamonangan mengenai isu kesehatan mental di Jakarta dan penanganan dari Pemprov DKI Jakarta, berikut wawancaranya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.