Bangun Bangsa Conference 2026 Dorong Investasi Sosial dan Ekonomi Hijau

RM.id  Rakyat Merdeka - Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk mendorong investasi sosial yang tidak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gagasan tersebut mengemuka dalam Bangun Bangsa Conference 2026 yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku pemberdayaan masyarakat.

Mengusung tema "Sustainable Community Growth: Shaping Indonesia's Future Inclusive Economy", konferensi yang digelar pada 6 Agustus 2026 ini menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan investasi sosial yang menghasilkan dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Bangun Bangsa juga mendorong penyelarasan strategi investasi sosial dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memperluas kesempatan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

President Director Bentoel Group sekaligus inisiator Bangun Bangsa, William Lumentut, mengatakan Bangun Bangsa merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk menghadirkan dampak sosial melalui aksi kolektif.

"Bangun Bangsa Conference merupakan bagian dari komitmen jangka panjang kami untuk menghadirkan dampak sosial yang lebih bermakna melalui aksi kolektif. Kami percaya tantangan sosial ekonomi saat ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan lama yang hanya berfokus pada pembangunan fisik. Yang dibutuhkan adalah investasi pada manusia dan komunitas—membantu membuka peluang, membangun kapasitas, dan menciptakan akses agar masyarakat mampu tumbuh secara mandiri," kata William.

Baca juga : ESGIN Gandeng HKTI dan PPTTI Kembangkan Ekonomi Hijau di Lampung

William menjelaskan, Bangun Bangsa berawal dari inisiatif percontohan di Kota Malang pada 2024. Kini, program tersebut telah berkembang dan menjangkau empat kota dan kabupaten di Indonesia dengan lebih dari 200 penerima manfaat.

Menurutnya, perjalanan tersebut memperkuat keyakinan bahwa investasi sosial dapat memberikan dampak lebih besar ketika dibangun melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

Konferensi tersebut turut mengangkat relevansi investasi sosial dengan agenda pembangunan nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan ekonomi hijau merupakan arah kebijakan strategis bagi Indonesia.

"Bagi Indonesia, ekonomi hijau bukan soal pilihan atau sekadar mengikuti tren global, melainkan arah kebijakan strategis bangsa. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling mengorbankan, melainkan dua pilar yang saling memperkuat," ujar Rachmat.

Rachmat menyampaikan, transisi menuju ekonomi hijau diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari lima juta lapangan kerja hijau baru pada 2029.

Selain itu, transisi tersebut juga diproyeksikan mentransformasi lebih dari 72 juta pekerjaan agar menjadi lebih produktif, bernilai tambah, dan berkelanjutan.

Baca juga : Zulhas Segera Benahi Regulasi Yang Ruwet

Menurutnya, keberhasilan transisi ekonomi hijau membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dengan menempatkan manusia, pengembangan keterampilan, dan inklusi sosial sebagai bagian penting pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, sejumlah diskusi dalam Bangun Bangsa Conference 2026 menyoroti pentingnya mengubah investasi sosial dari sekadar aktivitas filantropi menjadi strategi pembangunan yang menghasilkan dampak sosial terukur.

Para pembicara menekankan perlunya pendekatan berbasis data dan evaluasi, penguatan kapasitas masyarakat, perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, hingga pengembangan model pemberdayaan yang dapat direplikasi di berbagai daerah.

Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Sihol P. Aritonang, mengatakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan pertumbuhan masyarakat di sekitarnya.

"Bisnis hanya dapat tumbuh secara berkelanjutan ketika masyarakat di sekitarnya juga tumbuh, tangguh, dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. Karena itu, investasi pada masyarakat harus menjadi bagian dari strategi bisnis dan menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan," kata Sihol.

Perspektif tersebut diperkuat melalui sesi diskusi mengenai pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan, peningkatan kapasitas pelaku UMKM membutuhkan proses yang didukung pendampingan berkelanjutan, akses pembiayaan, dan perluasan pasar.

Baca juga : Jerman Gandeng Indonesia Kembangkan Investasi Hijau

Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga keuangan menjadi kunci agar lebih banyak UMKM mampu naik kelas serta menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.

Melalui Bangun Bangsa Conference 2026, Bangun Bangsa berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus membangun standar baru investasi sosial di Indonesia.

Investasi sosial diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga menghasilkan perubahan yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan.

Ke depan, Bangun Bangsa akan terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk menghadirkan lebih banyak inisiatif pemberdayaan.

Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus mempercepat transisi Indonesia menuju masa depan yang hijau dan berkelanjutan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.