Tingkatkan Keselamatan Motor, BPKN Minta Insentif Disiapkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) meminta pemerintah menyiapkan skema insentif untuk mendukung penerapan teknologi keselamatan pada sepeda motor.

Langkah ini dinilai penting agar peningkatan standar keselamatan kendaraan tidak berujung pada kenaikan harga yang membebani konsumen, terutama masyarakat berdaya beli terbatas.

Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN RI Prof. Ermanto Fahamsyah menilai, campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan biaya produksi akibat penambahan teknologi keselamatan pada sepeda motor.

"Diharapkan penambahan biaya produksi jangan dibebankan kepada konsumen," ujar Ermanto di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, skema insentif perlu dibahas bersama antara pemerintah dan produsen. Dengan demikian, penerapan teknologi keselamatan dapat diperluas tanpa mengabaikan keterjangkauan harga dan persaingan industri.

Usulan tersebut merespons kajian Institut Teknologi Bandung (ITB) mengenai dampak ekonomi penerapan teknologi pengereman, termasuk wacana menjadikan anti-lock branking system (ABS) sebagai fitur wajib pada sepeda motor baru di Indonesia.

Dalam kajian ITB, modul ABS single-channel diperkirakan berbiaya sekitar 40 dolar AS atau Rp640 ribu. Setelah terintegrasi dengan kendaraan, biayanya meningkat menjadi sekitar 100 dolar AS. Sementara, nilai ABS di tingkat ritel dapat mencapai 240 dolar AS atau sekitar 10 persen dari harga sepeda motor.

Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa rendahnya volume adopsi dan skala produksi turut memengaruhi tingginya biaya teknologi ABS di tingkat ritel.

Baca juga : Surat Edaran Gubernur Bali tentang Pelarangan AMDK Batasi Hak Konsumen

Dosen sekaligus peneliti ITB Sony Sulaksono Wibowo menegaskan, tujuan utama penerapan teknologi tersebut adalah meningkatkan keselamatan pengendara.

"Kami ingin punya kendaraan berkeselamatan. Yang ingin kita jadikan mandatory adalah keselamatan berkendara berbasis teknologi," kata Sony.

Persoalan biaya menjadi perhatian karena harga sepeda motor cukup sensitif terhadap perubahan komponen produksi maupun kebijakan perpajakan.

Pada Desember 2024, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) memperkirakan penerapan pajak opsen berpotensi menaikkan harga motor baru sekitar Rp800 ribu hingga Rp2 juta atau setara 5-7 persen, bergantung pada jenis kendaraan.

Di sisi lain, perluasan penggunaan ABS berpeluang menekan biaya melalui peningkatan volume adopsi dan skala produksi. Insentif pemerintah dapat menjadi stimulus bagi industri untuk mempercepat penerapan teknologi keselamatan sekaligus mempersiapkan masa transisi.

Namun, pemberian insentif perlu disertai tenggat waktu dan target yang jelas agar tidak menjadi solusi sementara.

Pemenuhan standar keselamatan kendaraan tetap menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan industri, terutama produsen sebagai pihak yang menghasilkan kendaraan.

Sekretaris Jenderal AISI Hari Budianto mengatakan, ABS bukan teknologi baru di industri sepeda motor. Sejumlah produsen telah menerapkannya secara sukarela, terutama pada sepeda motor berkapasitas mesin besar.

Baca juga : Aturan Bakar Lahan 2 Hektar Mau Direvisi, Pakar Minta Teknologi Disiapkan

Menurutnya, ABS membantu pengendara mempertahankan kendali saat melakukan pengereman, khususnya pada kecepatan tinggi maupun ketika melintasi jalan licin.

Meski demikian, keselamatan kendaraan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga pemenuhan standar hasil pengereman.

"Intinya yang akan diatur adalah standar stoppimg distance, jadi lebih ke jarak pengereman harus seperti apa. Harus aman, tidak boleh lock, tidak membahayakan, dan sebagainya," kata Hari.

Dia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar pengendara memahami karakteristik ABS, combined braking system (CBS), serta teknologi pengereman lainnya.

Meski penerapan ABS masih banyak ditemukan pada sepeda motor berkapasitas mesin besar, fitur tersebut kini juga tersedia pada sejumlah model di segmen entry-level. Namun,

ABS umumnya disematkan pada varian dengan harga lebih tinggi sehingga konsumen harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan fitur tersebut.

Sebagai gambaran, pada salah satu skutik 160 cc pabrikan Jepang, tiga varian dipasarkan dengan harga sekitar Rp28 juta hingga Rp31 juta on the road (OTR) Jakarta.

Selisih hampir Rp2,9 juta antara tipe terendah dan tertinggi salah satunya berkaitan dengan penggunaan ABS pada varian teratas.

Baca juga : Dilema Sepeda Motor di Indonesia: Bertahan Hidup atau Mempertaruhkan Keselamatan?

Sementara itu, Kawasaki W175 ABS dipasarkan dengan harga Rp38,5 juta OTR Jakarta, sedangkan W175 Street ABS dibanderol Rp38,9 juta.  

Perbedaan desain, kaki-kaki, serta spesifikasi lainnya turut memengaruhi harga.

Line Head Sales and Production Department, Marketing and Sales Division PT Kawasaki Motor Indonesia Sucipto Wijono, menjelaskan bahwa ABS bukan satu-satunya faktor yang menentukan perbedaan harga antarvarian sepeda motor.

"Penambahan harga mengikuti harga dasar sepeda motor dan perhitungan biaya komponen atau part lainnya, termasuk ABS," kata Sucipto.

Perbandingan harga tersebut menunjukkan bahwa biaya penerapan ABS tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan spesifikasi kendaraan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.