Dewan Pers

Dark/Light Mode

Fintech Bodong Menjamur Di Era Pandemi

Masyarakat Awam Jadi Sasaran Empuk Pinjol

Senin, 28 September 2020 06:41 WIB
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso memberikan edukasi bahaya Fintech bodong
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso memberikan edukasi bahaya Fintech bodong

RM.id  Rakyat Merdeka - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menciduk ratusan usaha sektor keuangan yang tidak berizin alias bodong. 

Masyarakat pun diminta waspada, jangan termakan bujuk rayu oknum yang memanfaatkan situasi ekonomi yang sedang sulit

Menurut data, hingga September 2020 Satgas Waspada Investasi mendapati 208 entitas usaha ilegal. Jumlah ini terdiri dari 126 fintech peer to peer lending ilegal, serta 32 entitas investasi dan 50 perusahaan gadai tanpa izin. 

Menurut Peneliti dari Institute for Development of Economic dan Finances (Indef) Bhima Yudhistira, banyaknya fintech dan layanan keuangan ilegal menunjukkan literasi masyarakat yang masih minim. 

Berita Terkait : Insya Allah, Bank Syariah Mumpuni Kelola Dana PEN

“Modus yang terjadi, mereka menawari masyarakat yang belum paham,” ucapnya kepada Rakyat Merdeka. 

Menurut Bhima, fintech ini tumbuh seperti jamur. Ditutup satu tumbuh seribu. Salah satu yang menjadi daya tarik masyarakat yakni dalam bentuk pinjaman online (pinjol) yang cepat cair atau kurang dari 24 jam. 

“Membuat aplikasi baru kan gampang. Kalau fintech ilegalnya diblokir, mereka bisa buat lagi aplikasi yang sama,” tuturnya. 

Tak lupa Bhima mengkritisi pencegahan fintech ilegal yang dinilainya lamban, karena hanya mengandalkan aduan dari masyarakat. 

Berita Terkait : Masyarakat Apresiasi Gerakan Berbagi “Indonesia Care”

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing meminta masyarakat mewaspadai pinjaman dana dari fintech ilegal, serta tawaran investasi dari entitas yang tidak memiliki izin. 

“Fintech lending dan tawaran investasi ilegal ini hanya bikin rugi dan bukanlah solusi bagi masyarakat,” tegas Tongam dalam keterangannya di akhir pekan, kemarin. 

Tongam memperingatkan, pinjaman dari fintech lending ilegal selalu mengenakan bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek. Serta meminta semua akses data kontak di telepon genggam, yang digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan. 

Menurut dia, semua temuan tersebut sudah diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), untuk diblokir aksesnya di laman internet dan di aplikasi jaringan seluler. 

Berita Terkait : Wanita Potong Tangan Demi Dapat Asuransi

“Satgas juga sudah menyampaikan laporan informasi identitas fintech lending ilegal ini kepada Bareskrim Polri, untuk proses penegakan hukum,” terangnya. 

Adapun total fintech ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi untuk ditutup sejak 2018 hingga September 2020, mencapai 2.840 entitas. 

“Banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin. Sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang berizin,” pungkas Tongam. [DWI]