Insya Allah, Tahun 2030 Kita Nggak Impor BBM Dan LPG

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menargetkan, tidak akan melakukan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) pada 2030.

"Dalam Strategi Energi Nasional ini, kita rencanakan 2030 tidak lagi impor BBM, dan diupayakan juga tidak impor LPG," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif usai menghadiri Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/4).

Sidang Paripurna itu dipimpin langsung Presiden Jokowi, yang juga menjabat Ketua Dewan Energi Nasional, serta dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju serta anggota DEN 2020-2025.

"Kami dari DEN menyampaikan beberapa hal terkait strategi energi nasional kita. Kemudian rancangan peraturan presiden mengenai cadangan penyangga energi, serta rencana strategis rencana kerja dari Dewan Energi Nasional dari 2021-2025," tambah Arifin.

Sejumlah persoalan yang juga turut dibahas antara lain kebutuhan energi untuk jangka panjang dan terbatasnya pasokan sumber daya di dalam negeri.

Baca juga : Bungkam Jeff Ditangkap

"Kami juga menyampaikan perkembangan saat ini, terkait target-target pengurangan emisi, Indonesia perlu mengantisipasi untuk bisa mendorong sumber-sumber energi baru dan terbarukan sebagai bauran energi nasional," ungkap Arifin.

Arifin mengakui, pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia masih sedikit.

"Pemanfaatan energi baru dan terbarukan kita baru 10,5 giga watt. Diharapkan, energi baru tersebut meningkat pada 2025, sesuai target 23 persen menjadi 24 ribu mega watt," papar Arifin.

Tahun 2035, bauran ini bisa meningkat mencapai 38 ribu mega watt.

"Ini backbone yang kita harapkan dari pembangkit listrik tenaga surya, yang dalam perkembangannya dari hari ke hari makin ekonomis," tambah Arifin.

Baca juga : Mendag Jamin Tak Ada Impor Beras Saat Panen Raya

DEN juga merumuskan sejumlah program untuk hilirisasi produk-produk batubara.

"Kita juga harus segera menyelesaikan infrastruktur terkait energi, antara lain untuk gas dan listrik yang sangat penting. Karena kita ingin mencapai target 100 persen elektrifikasi. Dengan 100 persen elektrifikasi, diharapkan seluruh masyarakat dan di seluruh daerah mendapat pasokan listrik," jelas Arifin.

Program lain yang dibahas adalah implementasi "Program BBM Satu Harga", yang diharapkan dapat membangkitkan ekonomi kerakyatan.

"Presiden minta, agar kita dapat melihat momentum untuk mengambil kesempatan pandemi ini untuk bisa masuk ke arah green economy. Apalagi, semua negara maju sudah menuju ke green economy, dan kita juga mengurangi risiko kerusakan-kerusakan lingkungan," ungkap Arifin.

Arifin meminta, Jokowi memerintahkan agar strategi yang disusun oleh DEN, dapat bersifat visioner dan implementasinya harus konsisten.

Baca juga : PSI Pertanyakan Kebijakan Impor 1 Juta Ton Beras

"Perlu upaya untuk mempercepat pemakaian energi baru terbarukan, agar kita bisa mendukung target-target pengurangan temperatur 2 derajat Celcius. Sesuai perjanjian kita di dalam Paris Agreement," tambahnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta penyesuaian Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

"RUEN yang lemah dan RUEN yang didasarkan pada poin-poin yang telah disampaikan pada Strategi Energi Nasional yang telah kita susun, dipertimbangkan lagi agar bisa dilaksanakan secara sistemik," pungkas Arifin. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.