PSI Pertanyakan Kebijakan Impor 1 Juta Ton Beras

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras saat ini. Impor beras seharusnya dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan waktu panen.

"PSI tidak anti-impor. Tapi masalah waktu, penting diperhatikan. Kita panen raya dua kali, April dan Mei. Lalu, panen kembali di kisaran Oktober dan November. Sampai Juni, stok kita masih aman karena ditopang panen April dan Mei. Kalau mau impor, seharusnya dilakukan Juni-Agustus, atau Desember-Januari," kata Koordinator Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro lewat siaran persnya di Jakarta, Kamis (18/3).

Pada kenyataannya, rencana impor beras ini langsung menekan harga gabah. Saat ini, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani beberapa wilayah sudah di bawah Rp 3.800 per kilogram, merosot cukup taham dari Rp 4.800 per kilogram pada September 2020.

Baca juga : Perpustakaan Bakal Gelar Rakornas, Gaungkan Integrasi Penguatan Budaya Literasi

"PSI akan mengerahkan semua struktur yang dimiliki di wilayah untuk mengecek harga gabah. Beberapa jaringan petani yang kami kontak memberikan informasi harga gabah cenderung rendah," kata Kokok.

Dalam informasi yang dikumpulkan PSI, jumlah produksi dan konsumsi beras Indonesia relatif seimbang dengan kecenderungan kurang. Demi ketahanan pangan, harus ada cadangan. Itulah tugas dan peran utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyediakan.

"Ini yang menimbulkan potensi kecurigaan. Produksi kurang untuk mencukupi konsumsi. Tapi Bulog melaporkan kelebihan stok hingga ratusan ribu ton. Dan tetap pula mau impor. Ini ada apa sebenarnya?" tegasnya.

Baca juga : DPR Tolak Wacana Impor Beras

Lebih jauh, PSI menegaskan, Indonesia memerlukan data tunggal dan kredibel soal produksi dan konsumsi beras.  Semua kebijakan harus didasari data tersebut.

"Selain data, perlu juga dicek terutama impor saat ini. Apa dasarnya, importirnya siapa, beli di harga berapa. Jangan ada kesan hanya dijawab diplomatis, sementara banyak kecurigaan terjadi perburuan rente. Lebih baik transparan daripada di ujung nanti terbelit dugaan korupsi. Kalau perlu minta KPK buat mendampingi," saran Kokok.

Pemerintah diberitakan akan membuka keran impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini. Sebelumnya, Bulog mengaku tak mengusulkan pengadaan beras impor pada tahun ini. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.