Pulihkan Ekonomi, Menkeu Minta Pemda Kebut Penggunaan TKDD

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong Pemerintah Daerah mempercepat realisasi anggaran penanganan kasus Covid-19 yang saat ini meningkat tajam. 

Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), secara virtual, Sabtu (19/6). 

“Delapan persen dari alokasi Dana Alokasi Umum [DAU] dan Dana Bagi Hasil [DBH] untuk penanganan Covid-19, realisasinya masih 8,2 persen dari total anggaran Rp 33,8 triliun,” kata Menkeu dikutip seskab.go.id. 

Dalam hal ini, Sri Mulyani melihat bahwa realisasi DAU-DBH secara nasional dari Rp 33,8 triliun sampai hari ini dukungan untuk vaksinasi baru mencapai Rp 285 miliar atau 4,4 persen. 

Baca juga : Dilantik Jadi Bupati Siak, PAN Minta Alfedri Lanjutkan Pengabdian Kepada Rakyat

Kemudian, untuk insentif tenaga kesehatan secara nasional dari total anggaran Rp 7,6 triliun baru terealisasi Rp 442 miliar atau 5,7 persen. 

Menkeu memaparkan, realisasi untuk kedua hal tersebut bervariasi di tiap daerah yang artinya setiap daerah memiliki kecepatan yang berbeda-beda. 

Untuk itu, ia mengingatkan agar realisasi anggaran tersebut segera bisa diakselerasikan, terlebih saat ini sudah menjelang paruh kedua tahun 2021. Apalagi kasus Covid -19 kian meroket tajam, sehingga perlu tindakan yang lebih cepat untuk menekan pandemi. 

“Zona merah Covid-19 yang minggu lalu baru 17 daerah, sekarang sudah mencapai 29 kabupaten/kota. Tapi belanja dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa [TKDD]-nya atau APBD-nya DAU-DBH untuk penanganan Covid-19-nya belum meningkat,” ujarnya. 

Baca juga : Kapolda Metro Minta Kapolsek Perketat Pengawasan Di Zona Oranye

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,3 triliun juga digunakan untuk memulihkan dan mengurangi tekanan ekonomi di daerah melalui program-program padat karya. 

Jika pada tahun 2020 realisasi hanya mencapai 83 persen, Menkeu berharap agar realisasi di tahun ini bisa diakselerasi. Kemudian untuk Dana Insentif Daerah (DID), Sri Mulyani mengharapkan tahun ini dapat digunakan juga untuk membantu penanganan di bidang kesehatan selain untuk memulihkan ekonomi. 

Terakhir, terdapat juga DAK Non Fisik untuk pembayaran bagi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah. 

“Ini adalah hal-hal yang kita harapkan peranan dari Pemerintah daerah luar biasa penting. Karena tidak semua anggarannya dialokasikan di pusat, namun melalui dan menggunakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dalam hal ini tentu eksekusinya tergantung kepada leadership dan kemudian akselerasi proses politik di daerah,” tuturnya. 

Baca juga : Kalau Pilih PPKM Mikro, Intan Minta Pemerintah Tegas Tegakkan Aturan

Lebih lanjut Menkeu mengatakan, di satu sisi Pemerintah membutuhkan resources untuk penanganan testing, tracing, atau untuk tenaga kesehatan serta biaya operasional kesehatan dari puskesmas, namun anggarannya ternyata belum terpakai atau belum digunakan. 

Saat ini yang realisasinya sangat baik adalah Dana Desa di mana tahun 2020 realisasi untuk penanganan Covid-19 terutama untuk membantu masyarakat mencapai 76,38 persen, sementara pada tahun ini dari alokasi Dana Desa sebesar Rp 5,76 triliun telah realisasi sebesar 78 persen. 

“Saya mohon untuk seluruh pimpinan dalam hal ini para Bupati yang ada di Apkasi untuk melihat, karena kita kalau tidak mampu menangani Corona kita tidak akan mampu memulihkan ekonomi nasional atau ekonomi di daerah Anda. Justru kalau Covid-19-nya makin melonjak pasti ekonomi di daerah juga mengalami tekanan yang luar biasa dalam,” tegasnya. [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.