Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pemerintah Jamin Ketersediaan Pangan

Sabtu, 3 Juli 2021 07:15 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menghadiri peluncuran platform baru Kementerian Pertanian (Kementan) bertajuk Indonesian Map of Agricultural Commodities Exports (IMACE), di Kementerian Pertanian, Kamis (1/7/2021).  (Foto : ANTARA/HO-KSP/pri).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menghadiri peluncuran platform baru Kementerian Pertanian (Kementan) bertajuk Indonesian Map of Agricultural Commodities Exports (IMACE), di Kementerian Pertanian, Kamis (1/7/2021). (Foto : ANTARA/HO-KSP/pri).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tidak akan bermasalah menjelang Idul Adha dan saat pelaksanaan Pember­lakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, industri pertanian menjadi salah satu sektor yang harus diapresiasi, karena mampu bertahan dan me­menuhi kebutuhan masyarakat di masa pandemi.

“Pemerintah hadir untuk me­mastikan (ketersediaan pangan). Karena kita akan menghada­pi Idul Adha dalam keadaan PPKM darurat, maka harus dipastikan tidak ada persoalan,” jelas Moeldoko saat peluncuran platform baru Kementerian Pertanian (Kementan) bertajuk Indonesian Map of Agricultural Commodities Exports (IMACE), seperti dilansir siaran pers Kan­tor Staf Presiden, kemarin.

Berita Terkait : Pemerintah Bisa Berhentikan Sementara Kepala Daerah Yang Mbalelo

Moeldoko mengatakan, meski Indonesia belum lepas dari Covid-19, namun sektor perta­nian masih mencatatkan kinerja yang solid selama Januari hingga Mei tahun ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor pertanian tum­buh 2,95 persen secara tahunan. Sementara, ekspor produk perta­nian juga mengalami peningka­tan 13,39 persen per Januari-Mei 2021 sebesar 1,62 miliar dolar AS, atau naik dari periode yang sama di tahun sebelumnya se­nilai 1,42 miliar dolar AS.

Sementara, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, pemerintah harus menjamin akses dan ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya saat pelaksanaan PPKM darurat. Sebab, ada kekhawatiran pembatasan akan mengganggu distribusi pangan.

Berita Terkait : Nasdem Minta Pemprov DKI Awasi Ketersedian Dan Distribusi Vitamin

Jaminan ini perlu diberikan oleh pemerintah di pusat dan daerah melalui sinergi dengan distributor. Ketersediaan pangan tidak hanya berupa stok yang cukup, juga harga yang terjangkau.

“Di tengah ketidakpastian saat ini, akses kebutuhan pangan ber­tambah penting dan harus terus terjamin bagi rakyat Indonesia,” ungkap Felippa kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, jaminan ini perlu diberikan karena hasil survei Bank Dunia mencatat lebih dari 31 persen rumah tangga di Indonesia kekurangan makanan pada Mei 2020 ketika PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diberlakukan. Bahkan, tingkatnya lebih rendah bagi ru­mah tangga di luar Pulau Jawa.

Berita Terkait : Persaingan Panas

Felippa menilai, ini terjadi karena hampir semua sentra produksi pangan strategis be­rada di Jawa. Misalnya, be­ras yang banyak diproduksi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kondisi ini bisa dimaklumi, tapi tetap perlu distribusi yang merata hingga ke luar Jawa.

“Untuk itu, pelabuhan juga memainkan peran penting dalam proses distribusi ini,” katanya.

Selain dari sisi produksi, pe­merintah juga perlu menjamin izin operasi dan mobilisasi bagi in­dustri pengolahan pangan hingga industri pendukungnya. [NOV]