Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tidak akan bermasalah menjelang Idul Adha dan saat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, industri pertanian menjadi salah satu sektor yang harus diapresiasi, karena mampu bertahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di masa pandemi.
“Pemerintah hadir untuk memastikan (ketersediaan pangan). Karena kita akan menghadapi Idul Adha dalam keadaan PPKM darurat, maka harus dipastikan tidak ada persoalan,” jelas Moeldoko saat peluncuran platform baru Kementerian Pertanian (Kementan) bertajuk Indonesian Map of Agricultural Commodities Exports (IMACE), seperti dilansir siaran pers Kantor Staf Presiden, kemarin.
Baca juga : Pemerintah Bisa Berhentikan Sementara Kepala Daerah Yang Mbalelo
Moeldoko mengatakan, meski Indonesia belum lepas dari Covid-19, namun sektor pertanian masih mencatatkan kinerja yang solid selama Januari hingga Mei tahun ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor pertanian tumbuh 2,95 persen secara tahunan. Sementara, ekspor produk pertanian juga mengalami peningkatan 13,39 persen per Januari-Mei 2021 sebesar 1,62 miliar dolar AS, atau naik dari periode yang sama di tahun sebelumnya senilai 1,42 miliar dolar AS.
Sementara, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, pemerintah harus menjamin akses dan ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya saat pelaksanaan PPKM darurat. Sebab, ada kekhawatiran pembatasan akan mengganggu distribusi pangan.
Baca juga : Nasdem Minta Pemprov DKI Awasi Ketersedian Dan Distribusi Vitamin
Jaminan ini perlu diberikan oleh pemerintah di pusat dan daerah melalui sinergi dengan distributor. Ketersediaan pangan tidak hanya berupa stok yang cukup, juga harga yang terjangkau.
“Di tengah ketidakpastian saat ini, akses kebutuhan pangan bertambah penting dan harus terus terjamin bagi rakyat Indonesia,” ungkap Felippa kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurutnya, jaminan ini perlu diberikan karena hasil survei Bank Dunia mencatat lebih dari 31 persen rumah tangga di Indonesia kekurangan makanan pada Mei 2020 ketika PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diberlakukan. Bahkan, tingkatnya lebih rendah bagi rumah tangga di luar Pulau Jawa.
Felippa menilai, ini terjadi karena hampir semua sentra produksi pangan strategis berada di Jawa. Misalnya, beras yang banyak diproduksi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kondisi ini bisa dimaklumi, tapi tetap perlu distribusi yang merata hingga ke luar Jawa.
“Untuk itu, pelabuhan juga memainkan peran penting dalam proses distribusi ini,” katanya.
Selain dari sisi produksi, pemerintah juga perlu menjamin izin operasi dan mobilisasi bagi industri pengolahan pangan hingga industri pendukungnya. [NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya