RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus menyalurkan kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penyaluran kredit ini diharapkan bisa memberi­kan dukungan besar terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Har­tarto mengakui, penyaluran kredit ke UMKM saat ini masih minim.

Berita Terkait : Perkuat Daya Tahan UMKM, Pemerintah Dorong KUR Klaster

“Pemerintah menargetkan kewajiban kredit UMKM di perbankan minimal 30 persen dari total penyaluran kredit pada 2024,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, kemarin.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, untuk menca­pai target tersebut diperlukan tambahan kredit UMKM sebe­sar Rp 980 triliun, dengan po­sisi kredit UMKM tahun 2024 mencapai Rp 2.000 triliun.

Berita Terkait : Pertajam Penyaluran KUR, BNI Andalkan Klasterisasi

“Dukungan ini akan mem­bantu Indonesia untuk rebound, sehingga target pertumbuhan di kisaran 3,7 persen sampai 4,5 persen dapat tercapai di tahun 2021,” katanya.

Disebutkan Airlangga, jum­lah UMKM saat ini telah mencapai 99,9 persen dari total pelaku usaha dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Jadi, secara keselu­ruhan, UMKM telah berkon­tribusi sebesar 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau senilai Rp 8.573,89 triliun.

Berita Terkait : Menko Airlangga: Jangan Pilih-pilih, Semua Vaksin Berkhasiat Untuk Melindungi

Hingga akhir semester II-2021, program penempatan dana telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 406,64 triliun melalui bank Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara), bank syariah dan BPD. Total outstanding restrukturisasi kredit mencapai Rp 777,31 triliun.

Untuk diketahui, sesuai ke­tentuan yang tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, porsi kredit UMKM telah disiapkan 20 persen. Namun, Bank In­donesia akan mulai mengatur kenaikan secara bertahap.
 Selanjutnya