KSP Terbuka Terima Kritik Dan Masukan Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Kantor Staf Presiden (KSP) mempersilahkan berbagai elemen masyarakat untuk menggelar audiensi atas berbagai macam tuntutan. Hal ini sesuai dengan perintah Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko agar KSP menjadi rumah terakhir penyelesaian pengaduan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP, Joanes Joko saat menghadiri program KSP Mendengar di Palembang, Sumatera Selatan.

Turut hadir dalam kegiatan KSP Mendengar Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Bambang Prihartono, Tenaga Ahli Utama Kedeputian 3 KSP Edy Priyono, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Helson Sianigan dan Tenaga Ahli Madya Kedeputian II KSP Erlinda.

Baca juga : Pertamina Komitmen Kembangkan Energi Geothermal Untuk Masyarakat

Pada kegiatan ini Joko merespon pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya (BEM Unsri), Dwiki Sandy soal tindaklanjut 12 tuntutan mahasiswa mengenai evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

"Kami sudah bertemu langsung BEM SI. KSP juga mempersilakan berbagai elemen masyarakat untuk hadir ke kantor kami membahas tuntutan tersebut," tutur Joko.

Joko menambahkan, KSP juga tak henti-hentinya menampung aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat melalui program KSP Mendengar. Bahkan kegiatan yang berlangsung di Palembang ini dihadiri oleh 71 peserta yang mewakili beragam kelompok mahasiswa, kelompok pelajar, media, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Baca juga : KBRI Beirut Aktif Promosikan Batik Kepada Masyarakat Lebanon

Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah soal banyaknya program di Kementerian Sosial yang membuat masyarakat bingung. Kondisi tumpang tindih dan tidak efektifnya program ini diungkapkan oleh Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila Sumsel, Umar.

"Misalnya bantuan UMKM tapi diberikan pada masyarakat yang mampu, BPNT di lapangan tidak diberikan secara penuh (banyak dipotong). Mohon ditinjau implementasinya di lapangan," ujar Umar.

Ada juga Amir Iskandar dari LMND yang meminta pemerintah memfasilitasi generasi muda yang membuka usaha karena kesulitan mendapat pekerjaan. Termasuk persoalan harga karet yang sulit naik di atas Rp 10.000 per kilogram.

Baca juga : Ke Perempatfinal, Fajar/Rian Tanpa Aral

Dari beragam masukan yang didapatkan, KSP menegaskan akan menampung dan membahasnya kepada kementerian/lembaga terkait. Terlebih, tugas pokok dan fungsi KSP yaitu debottlenecking dan memastikan Visi dan Misi Presiden terlaksana. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.