Dark/Light Mode

Bahas Soal Qanun, Direktur Jasa Raharja Sambangi Dewan Syariah Aceh

Selasa, 16 Nopember 2021 09:14 WIB
Kunjungan silaturahmi Direksi Jasa Raharja ke Dewan Syariah Aceh, Kamis (11/11). (Foto: Dok. Jasa Raharja Aceh)
Kunjungan silaturahmi Direksi Jasa Raharja ke Dewan Syariah Aceh, Kamis (11/11). (Foto: Dok. Jasa Raharja Aceh)

RM.id  Rakyat Merdeka - Direksi Hubungan Kelembagaan  PT Jasa Raharja Munadi Herlambang melakukan audiensi dan bersilaturahmi langsung dengan Dewan Syariah Aceh di Kantor Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Kamis, (11/11).

Salah satu agendanya, membahas rencana penerapan Qanun Aceh No 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

“Pertemuan dengan Dewan Syariat Aceh merupakan bagian untuk mendapatkan informasi terkait dengan penerapan Qanun Aceh No 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah,” kata Munadi di Banda Aceh, Kamis (11/11).

Berita Terkait : Liat Noh... Daerah Lain!

Dalam kesempatan tersebut, Munadi menyampaikan penjelasan peran dan fungsi Jasa Raharja sebagai pengelola Dana Iuran Wajib untuk Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Umum dan Dana Sumbangan Wajib untuk Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan  sesuai Undang Undang No 33 dan No 34 Tahun 1964.

Selain dikembalikan dalam bentuk santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan, pengelolaan dana tersebut juga dimanfaatkan melalui investasi yang saat ini mencapai 8.76 persen dari dana yang dikelola, diinvestasikan dalam bentuk Investasi Syariah. Sisanya, dalam bentuk Investasi Konvensional.

Dalam silaturahmi tersebut, Munadi didampingi Kepala Divisi Kelembagaan dan Strategy Korporasi, Radito Risangadi beserta Kepala Cabang Aceh, Regy S Wijaya yang diterima langsung Ketua Dewan Syariah Aceh, Prof. Dr. M Shabri Abdul Majid, SE.,M.Ec di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh.

Berita Terkait : Bantuan Sembako Kapolri Untuk Buruh Sampai Di Sumsel

Shabri berharap, Jasa Raharja dapat terus hadir melayani masyarakat Aceh dalam memberikan santunan bagi korban kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Umum.

Penghimpunan Dana Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib dari masyarakat pemilik kendaraan dan pengguna transportasi umum oleh Jasa Raharja yang kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk santunan, dinilainya sebagai hal yang baik dan tidak ada isu terkait hal tersebut.

"Namun, pengelolaan Dana Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib yang bersumber dari Provinsi Aceh, diharapkan ditempatkan pada Investasi yang bersifat Syariah. Keuntungannya dapat digunakan untuk biaya operasional Jasa Raharja Cabang Aceh. Sehingga, pada akhirnya nanti, operasional Jasa Raharja Cabang Aceh sesuai dengan penerapan Qanun Aceh No 11 tahun 2018," jelas Shabri.

Berita Terkait : Sudahlah, Solskjaer Mundur Saja Dari Man United!

Di akhir pertemuan, Munadi menyatakan, Jasa Raharja berkomitmen mendukung dan melaksanakan Qanun tentang lembaga keuangan syariah yang berlaku di Provinsi Aceh. [HES]