Mendes PDTT: Pembangunan Di Desa Harus Berbasis Data, Bukan Keinginan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembangunan di desa tidak lagi bisa dilakukan berdasarkan keinginan elite desa semata. 

Pemerintah desa harus memiliki peta jalan yang jelas untuk memajukan desanya sekaligus memberdayakan masyarakat dengan berbasis data dan kebutuhan yang diperlukan.

"Kebijakan pembangunan desa harus berpatokan pada data, bukan keinginan," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat menerima kunjungan Bupati Jembrana, Bali, di Jakarta Kamis (18/11).

Dia  menjelaskan, Presiden Jokowi memberi amanat kepadanya dua hal sebagai Mendes PDTT. Pertama, Dana Desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa. Kedua, Dana Desa harus digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Baca juga : Inovasi Pembayaran Digital, KAI Luncurkan KAIPay

Untuk mewujudkan amanat itu, Mendes merumuskan kebijakan agar arah kebijakan pembangunan desa itu sesuai dengan kebutuhan dan akar budaya. 

Dia menekankan, tidak boleh lagi ada pembangunan desa yang serampangan dan hanya berdasarkan keinginan elite di desa tanpa kajian dan kebutuhan.

"Dulu penggunaan Dana Desa itu berbasis pada keinginan elite dan kalangan tertentu, bukan berdasarkan kebutuhan desa hingga kurang tepat sasaran," katanya.

Berdasarkan pengalaman itu, Gus Halim mewanti-wanti agar pembangunan desa harus berdasarkan kebutuhan dan akar budaya di desa. 

Baca juga : Lewat Program TJSL, PLN Kembangkan 71 Desa Wisata

Menurutnya, jika kebutuhan masyarakat dan akar budaya menjadi ruh dari pembangunan desa, serta ditopang dengan basis data yang kuat, maka manfaatnya pasti benar-benar bisa dirasakan masyarakat. 

"Saya yakin jika pembangunan berbasis akar budaya itu lebih kokoh dan tahan terhadap arus budaya luar," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jembrana, Negah Tamba mengatakan, program Desa Bagus ini nantinya bakal menjadi Big Data tentang desa di Kabupaten Jembrana yang berisikan informasi seputar desa. Dengan pengelolaan seperti ini, pembangunan akan dilakukan berbasis kajian dan data ilmiah. 

"Kabupaten Jembrana berkeinginan bakal semacam War Room atau pusat data di kantor desa," katanya.

Baca juga : Kerap Terbakar, Puan: Keamanan Kilang Pertamina Harus Diaudit

Integrasi data ini, katanya, agar tidak ada lagi tumpang tindih data soal desa dan memang menggambarkan kondisi riil desa. 

Ia berharap Mendes mendukung proses integrasi data tersebut. Jika memungkinkan, kata dia, Dana Desa bisa dialokasikan untuk pembiayaan tim IT di setiap kantor desa atau War Room itu agar proses integrasi dan update data desa terus berjalan. [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.