Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pemerintah Hadir Di Perbatasan, Biar Pengganggu Ngeri Dan Mundur

Rabu, 24 November 2021 10:29 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD di atas Kapal KRI Semarang saat perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11).
Menko Polhukam Mahfud MD di atas Kapal KRI Semarang saat perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan akan terus hadir dan menjaga perbatasan wilayah. Pemerintah terus melakukan penguatan dari dalam terkait dengan adanya gangguan di laut Natuna atau Laut China Selatan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan, penguatan yang dimaksud antara lain dengan memperkuat pertahanan di laut, darat dan udara, serta mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar.

"Awal tahun 2020, ketika kapal-kapal China dengan sangat provokatif, kita datang ke sini, presiden ke sini, saya ke sini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur," ujar Menko Polhukam di atas Kapal KRI Semarang saat perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11).

Berita Terkait : Kemenpora Harap Pelajar Paham Perjalanan Sejarah Pemuda Dan Olahraga

Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu di Natuna, yakni masuknya kapal kapal dan perahu asing, baik itu  yang berbendera, maupun yang gelap. 

Selain melakukan penguatan dari dalam, pemerintah juga melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan.

"Stakehokder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata-mata bagaimana, menghadapi penyelundup, perkuatan di dalamnya tinggal disinergikan," ujar Mahfud.

Berita Terkait : Menag Bahas Moderasi Beragama Bareng Menteri Urusan Islam Saudi

Selain memperkuat kekuatan pertahanan dan keamanan dari dalam, Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah juga akan meningkatkan pembangunan yang bersifat multi dimensi.

Yaitu dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Ini menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) di Indonesia.

"Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapapun kita sediakan senjata, tentara, polisi disana, namun kalau dibidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara," jelas Mahfud.

Berita Terkait : Moeldoko: Petani Harus Pintar Cari Peluang, Jangan Tergantung Bantuan

Untuk itu, sesuai dengan pesan Presiden, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melakukan pengawasan dan juga patroli. Selain itu juga akan dilakukan pembangunan dibidang ekonomi.

"Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga," tegas Mahfud yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini. [FAQ]