Wapres: Keuangan Digital Bakal Tembus Rp 4.500 T

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah dan asosiasi sepakat untuk terus mendongkrak inklusi keuangan, agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan fintech. Sementara di sisi lain juga perlu ditingkatkan literasi keuangan digital.

Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin mengatakan, pentingnya upaya-upaya peningkatan literasi, sembari mendorong peningkatan model bisnis yang ditopang oleh kebijakan yang afirmatif. Seluruh pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi-asosiasi, harus berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan yang afirmatif.

“Kita ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Kiai Ma’ruf dalam The 3rd Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021 seperti ditulis, Senin (13/12).

Baca juga : Top! Ekonomi Digital RI Terbesar Di ASEAN

Upaya-upaya ini tidak lain untuk menyambut perkembangan fintech di masa depan. Wapres juga mengutip proyeksi Kementerian Perdagangan (Kemendag), bahwa sektor keuangan digital akan tumbuh delapan kali lipat di 2030, dari sekitar Rp 600 triliun menjadi Rp 4.500 triliun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan InvestasiLuhut B. Panjaitan menyatakan, tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia sudah berada pada indikator yang sangat baik. Sayangnya, grafik tersebut belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan masih sangat jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Berdasarkan data OJK pada 2019 Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 30,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19 persen. Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen. 

Baca juga : LinkAja Permudah Layanan Digital Bagi Komunitas PGRI

Sementara tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko yang begitu tinggi. Karena, meski masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan risikonya. 

“Peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan risiko minim. Inilah yang jadi pekerjaan kita bersama, antara pemerintah dan asosiasi," ungkap Luhut.

Pesan Ratu Maxima

Baca juga : Perkuat Jasa Keuangan Digital, Kominfo Bakal Tingkatkan Kolaborasi Multipihak

IFS 2021 yang digelar selama dua hari berhasil mengumpulkan lebih dari 80 pembicara nasional dan global. Salah satu pembicara yang ikut urun gagasan adalah Permaisuri Belanda, Queen Maxima, yang juga adalah Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keuangan Inklusif untuk Pembangunan.

Pada pidatonya yang berjudul “Digital Finance Innovation Role in Increasing Global Financial Inclusion", Queen Maxima menekankan, pemerintah punya peranan sangat penting untuk mengembangkan visi untuk masa depan dunia digital. Termasuk mengidentifikasi tata kelola yang dibutuhkan dan infrastruktur yang dibutuhkan dan memberikan infrastruktur yang terstandardisasi akan sangat mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

“Salah satunya yang telah dilakukan di Indonesia dengan inovasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang diluncurkan di 2019," ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.