Dirjen Perumahan Iwan Soroti Kemiskinan Ekstrem Di Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur dan perumahan di wilayah perbatasan Indonesia serta penanganan kemiskinan ekstrem di daerah. 

Selain untuk menyediakan hunian yang layak, pembangunan yang ada diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing serta kualitas sumber daya manusia yang Indonesia.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat menerima Bupati Natuna, Wan Siswandi di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta dalam keterangannya, Sabtu (25/12).

Baca juga : Pertumbuhan Industri Otomotif Dukung Pemulihan Ekonomi

Adanya pembangunan rumah, imbuh Iwan, selain menjadi sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selain sandang dan pangan juga menjadi sarana untuk menggerakkan perekonomian serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

Saat ini, Pemerintah juga terus melaksanakan Program Sejuta Rumah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan agar mampu menggali potensi-potensi yang ada di sektor perumahan.

“Kami sangat membutuhkan informasi dari Pemerintah Daerah mengenai bagaimana kondisi perumahan masyarakat yang ada di daerahnya. Hal itu diperlukan agar program perumahan yang disalurkan benar-benar sesuai kebutuhan serta prioritas kebijakan yang ada,” terangnya.

Baca juga : Dubes Owen Jenkins: Inggris Kembangkan Bank Syariah

Direktorat Jenderal Perumahan, imbuhnya, saat ini telah banyak menerima banyak permohonan usulan bantuan perumahan dari Pemerintah. Semuanya dimasukkan ke dalam data base perumahan yang ada sehingga penyaluran bantuan dilaksanakan apabila Pemda daerah juga telah siap menerima bantuan serta mengalokasikan dana APBD nya untuk mendukung program perumahan untuk masyarakatnya.

“Kami juga tengah mendorong kolaborasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem di daerah. Hal itu dilaksanakan melalui sinergi program perumahan, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau bedah rumah dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sehingga selain rumahnya layak maka lingkungan sekitarnya pun tertata dengan baik,” terangnya. 

Sementara itu, Bupati Natuna, Wan Siswandi mengaku, saat ini Pemerintah Kabupaten Natuna sangat membutuhkan bantuan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PUPR dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakatnya. Apalagi masih ada beberapa titik kawasan kumuh di Natuna, seperti banyaknya masyarakat yang tinggal di atas aliran sungai dengan tinggal di rumah panggung maupun mereka yang membangun rumah di atas bantaran.

Baca juga : Resmi Dibuka,Tol akses BIJB Kertajati Kerek Ekonomi Daerah

“Kami butuh bantuan Pemerintah untuk merelokasi warga yang tinggal di atas bantaran sungai. Kami sudah siap menyediakan lahan untuk relokasi, jalan lingkungan, jaringan listrik dan air jadi ketika bantuan perumahan sudah ada masyarakat yang direlokasi bisa menempati hunian yang layak,” harapnya. [MFA]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.