Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah bersama DPR mulai mempersiapkan pemberangkatan jemaah haji 1443 H/2022 M. Persiapan itu antara lain dilakukan dengan membentuk Panitia Kerja (panja) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1443 H / 2022 M.
Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saadi mengatakan, bahwa Kementerian Agama terus melakukan koordinasi dan konsolidasi secara kontinyu untuk rencana pelaksanaan pemberangkatan haji tahun 2022 ini.
"Kami terus mengupayakan bagaimana caranya agar pelaksanaan haji tahun 2022 bisa dilaksanakan, di tengah munculnya varian baru Omicron, maka kami melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/ 2022 M dengan tiga opsi, yaitu kuota penuh, kuota terbatas atau yang paling pahit adalah dengan kembali tidak memberangkatkan jemaah haji," ujar Wamenag saat rapat kerja Komisi VIII DPR membahas pembentukan Panitia Kerja (panja) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1443 H / 2022 M, Kamis (13/1/2022).
Baca juga : IndiHome Tingkatkan Kualitas Layanan Untuk Pelanggan
Dalam paparannya, Wamenag mengatakan, bahwa keberangkatan jemaah umrah saat ini adalah salah satu bentuk simulasi dari Pemerintah Arab Saudi dalam rencana pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi. Sehingga, perlu kerja sama, baik Pemerintah, anggota DPR sebagai penentu pertimbangan kebijakan, bahkan jemaah umrah untuk ketertiban saat pelaksanaan umrahnya.
"Kami berharap jemaah umrah yang sedang beribadah dapat tertib saat beribadah di tanah suci, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan bahkan hingga kepulangan ke tanah air mengikuti aturan karantina seperti yang direkomendasikan Pemerintah," tuturnya.
"Tertib aturan ini sangat penting, karena jika pelaksanaan umrah ini sukses, tentu Pemerintah Arab Saudi akan sepenuhnya mengizinkan pelaksanaan ibadah haji yang memang sudah dinantikan oleh semua calon jemaah haji di tanah air," lanjutnya.
Baca juga : Tingkatkan Mutu Kompetisi, LIB Gandeng 4 Partner
Senada dengan Wakil Menteri Agama, Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto mengatakan, bahwa varian baru yang muncul memang perlu diwaspadai. Pemerintah harus mengedepankan perlindungan dan keselamatan jemaah dengan meningkatkan pengawasan kepatuhan atas protokol kesehatan yang lebih ketat.
"Jika kasus penderita omicron di negara kita sedikit, penanganannya cepat dan tidak banyak menyebar, saya optimis Pemerintah Arab Saudi akan mengizinkan pemberangkatan haji, namun untuk mewujudkan itu semua memerlukan kerja sama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat," ujar Yandri
"Pemerintah membuatkan aturan, menyediakan vaksin, masyarakat ikuti agar pencegahannya lebih awal dan tidak menyebar," tegas Yandri di Gedung Parlemen. [MFA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
