Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akhirnya mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini menjadi momentum penting dan bersejarah karena terjadi untuk pertama kalinya setelah kurang dari 20 tahun atau paska reformasi.
Pimpinan BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, pemberian opini WTP kepada Kemhan dan TNI ini tak lepas dari kerja keras dan adanya keterbukaan serta komitmen dari pejabat utama. Tata kelola anggaran di TNI pun kini sudah membaik.
"Ini sebabnya hari ini menjadi hari yang bersejarah. Kemenhan dan TNI akhirnya meraih opini WTP setelah kurang dari 20 tahun reformasi," kata Agung, di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6).
Baca juga : Sidang Perdana MK Bisa Jadi Momentum Pertemuan Jokowi-Prabowo
Ia melanjutkan, pemberian opini WTP ini juga diikuti dengan dua peraturan pemerintah. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/2018 tentang pengelolaan APBN di lingkungan TNI. Kedua, sudah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2019 tentang pengelolaan untuk tahun yang panjang dalam pengadaan alutsista.
"Tetapi di atas itu semua, ini bukan akhir dari segalanya. Melainkan sebuah awal yang penting untuk masuk ke tahap berikutnya," kata pria berkacamata itu.
Penyerahan laporan opini WTP ini diterima langsung Menhan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNU Marsekal Hadi Tjahjanto. Menhan menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan institusi yang dipimpinnya.
Baca juga : Hari Pancasila Momentum Merajut Persatuan
"Saya berharap sekali prestasi ini dapat terus dijaga dan dipertahankan. Apalagi seperti kita ketahui beberapa tahun sebelumnya Kemhan belum mendapatkan opini WTP," kata Ryamizard.
Eks Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) ini juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak di bawah Kemhan, yakni Panglima TNI dan tiga kepala staf angkatan yang telah membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dalam memperjuangkan status opini penilaian BPK menjadi WTP.
"Mencapai opini WTP adalah suatu tantangan sendiri yang relatif tidak mudah. Tapi kami bertekad untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Termasuk TNI yang harus selalu berpegang teguh pada prinsip menempatkan kepentingan negara atas segalanya demi menjaga tetap kokohnya persaruan dan kesatuan NKRI," ujar Menhan. [DNU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
