Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Tingkatkan Perikanan Riau, KKP Gelontorkan 37,53 Miliar
Rabu, 9 Maret 2022 18:30 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Untuk mempercepat penerapan Konsep Ekonomi Biru, di tahun 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan anggaran sebesar Rp 37,53 miliar untuk mendorong peningkatan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Riau.
"Khusus BKIPM, kita mendapat alokasi Rp 8,1 miliar dalam rangka pengendalian mutu, karantina ikan serta standarisasi sistem dan kepatuhan," terang Kepala Plt BKIPM, Hari Maryadi saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR di kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Pekanbaru, Senin (7/3).
Menurut Hari, dengan dukungan sarana dan prasarana yang dikelola dengan baik serta komitmen dari KKP, Provinsi Riau memiliki potensi yang sangat strategis untuk menjangkau pasar Malaysia dan Singapura dengan produk perikanan seperti Udang Vaname, Kakap Putih, Kerang-kerangan dan Kepiting Bakau.
Baca juga : Tingkatkan Prestasi Esport, Sahabat Ganjar Gelar Turnamen Mobile Legend Di Depok
Menyoroti potensi sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Riau, Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengingatkan, pengelolaan yang baik juga bukan berarti mengeksploitasi sumber daya ikan sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan.
"Oleh karena itu, kunjungan kerja ini bertujuan untuk melihat dan memastikan secara langsung di lapangan," terang Dedi.
Menurutnya, potensi dan peluang yang sangat besar tersebut akan percuma jika tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai serta komitmen para stakeholder utamanya KKP.
Baca juga : Antisipasi Produk Perikanan Ditolak, KKP Gandeng Lembaga PBB
Sependapat dengan Dedi, menurut Hari, selama ini konsep kebijakan penangkapan terukur serta budidaya dengan konsep ekonomi biru menjadi komitmen seluruh rekan-rekan di KKP yang melibatkan berbagai pihak termasuk petugas BKIPM Pekanbaru.
Tercatat di 2021, BKIPM Pekanbaru menerbitkan 1.292 sertifikat ekspor. Selain itu, laboratorium BKIPM Pekanbaru juga telah mengantongi sertifikat pengujian bakteri, virus, parasit, mikotik hingga organoleptik berstandard SNI ISO 17025:2017.
"Ini artinya kita punya kompetensi untuk mencegah adanya penularan baik bakteri, parasit atau virus berbahaya dari komoditas perikanan," tutur Hari.
Baca juga : KPK Ajak Negara Anggota G20 Tingkatkan Peran Audit Dalam Pemberantasan Korupsi
Hal ini pun sesuai dengan peta jalan konsep Ekonomi Biru KKP yakni berbagai program terkait kegiatan penataan ruang laut di kawasan perairan nasional akan menyeimbangkan aspek ekologi dan ekonomi.
"Dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP berperan penting sebagai representasi kehadiran negara di daerah yang diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan," pungkas Hari. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya