Menkominfo: Marketplace Harus Beri Ruang Produk Dalam Negeri!

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan akan mengambil langkah konkret untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keberpihakan pada produksi dalam negeri bukan keberpihakan kosmetik. Tetapi keberpihakan yang secara sungguh-sungguh menggunakan belanja produk dalam negeri Indonesia.

"Apabila ada yang bermain-main dengan mengubah atau meng-kosmetik-kan produk-produk asing dengan diberi label atau cap produk-produk dalam negeri, maka akan diambil langkah-langkah yang tegas secara khusus kepada marketplace," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers: Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022, yang berlangsung secara hibrida dari Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (25/3).

Dia mengingatka, pengelola platform digital untuk memperhatikan, memberikan peluang promosi, serta melakukan aksi nyata dan afirmatif untuk memberikan dukungan atas produk-produk dalam negeri.

Baca juga : Menkominfo Ingatkan Pengelola Platform Digital Jangan Langgar Hukum

"Kepada Ppmerintah dan BUMN, Bapak Presiden Jokowi juga mengingatkan langkah afirmatif tidak di atas kertas saja. Namun, harus diimplementasikan dan dilaksanakan secara konkret," kata Johnny.

Hal itu akan di-monitorday-to-day agar kementerian dan lembaga yang telah memberikan komitmen dapat secara sungguh-sungguh melaksanakan aksi bersama.

"Dan jika tidak, Presiden Joko Widodo mengingatkan bukan tidak mungkin untuk melakukan re-shuffle," imbuhnya.

Baca juga : Raup Rp 214 T, Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Pecahkan Rekor MURI

Menkominfo juga menyebutkan, pemerintah daerah juga akan diawasi komitmen dalam mengimplementasikan secara sungguh-sungguh dan serius.

"Jika tidak, maka langkah-langkah fiskal akan diambil untuk memastikan pemerintah daerah patuh dan taat atas komitmennya, termasuk pengendalian atas Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU)," tegasnya.

Sedangkan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apabila direksi tidak mengambil langkah-langkah yang konkret dan memenuhi targetnya, maka review atas direksi dan board of commissioners oleh Menteri BUMN dan pemegang saham akan dilakukan secara serius.

Baca juga : Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Hasilkan Komitmen Rp 214,1 T Dalam 3 Hari

"Ini secara serius bukan untuk mengancam, tetapi mengingatkan bahwa komitmen ini secara hirarkis nasional harus dilakukan. Mulai dari Presiden sampai kepada layer yang terdepan, dunia usaha kita," tandas Menteri Johnny. [OSP]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.