Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Hasilkan Komitmen Rp 214,1 T Dalam 3 Hari

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah sukses menggelar Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri di Nusa Dua, Bali selama 3 hari pada 22-24 Maret 2022. Kegiatan ini juga meraih Museum Rekor Indonesia (Muri) untuk Transaksi Terbesar Belanja Produk Dalam Negeri dalam 3 hari.

Hingga hari terakhir pelaksanaan, tercatat komitmen belanja produk dalam negeri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota sebesar Rp 214,1 triliun.

"Per sore ini menembus angka Rp 200 triliun," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara penutupan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 di Nusa Dua, Bali, Kamis (24/3).

Baca juga : Menperin: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun Ini Ditargetkan Capai 400 T

Pemerintah optimistis dari potensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencapai Rp 1.071,4 triliun, sebesar Rp 400 triliun di antaranya akan diserap melalui komitmen belanja produk-produk dalam negeri sepanjang tahun 2022.

Menurut Agus, business matching merupakan langkah awal launching komitmen bersama kementerian/ lembaga, BUMN dan pemerintah daerah.

Ada 15 kementerian/lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar dari komitmen belanja produk barang dan jasa UMKM di dashboard Kemenperin, di antaranya Kementerian PUPR,  Kementerian Pertahanan, hingga Kementerian Kesehatan.

Baca juga : Menperin Meninjau Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Di Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan apresiasinya. Luhut berharap capaian komitmen transaksi, sebesar Rp 214,1 triliun, terus meningkat hingga mencapai target Rp 400 triliun pada 2022. "Kata- kata pertama dari saya, hanya bisa katakan luar biasa atas capaian ini," pujinya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memanfaatkan katalog elektronik (e-katalog) yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk belanja barang produk dalam negeri (PDN). Selain mempermudah lelang e-katalog menghindari potensi kecurangan sekaligus menumbuhkan geliat UMKM.

"E-katalog mendukung produksi dalam negeri termasuk UMKM. Sehingga akan ada win-win. Kita akan bisa meningkatkan produksi dalam negeri yang dibeli oleh pemerintah," jelas Tito.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.