PUPR Gandeng Mandiri Salurkan Bantuan Dana Renov Rumah Tak Layak Di Banten

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa 1 dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan (Satker PP) Banten menandatangani perjanjian kerja sama dengan Bank Mandiri, selaku bank penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Banten, di Serang, Banten, Selasa (19/4).

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dihadiri Kepala Satker PP Banten merangkap Pgs PPK Rumah Swadaya dan RUK Haryo Wacono, Area Head PT Bank Mandiri (Persero) Area Cilegon Robby Setiady, dan Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Cilegon-Merak Diani Nurwulan.

Menurut Haryo Wacono, melalui kerja sama ini, diharapkan dana BSPS bisa tersalurkan kepada penerima bantuan secara tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu untuk meningkatkan kualitas rumah mereka.

Baca juga : Maung Bandung Mulai Susun Agenda Latihan

“Program BSPS merupakan bantuan dari Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia. Kriteria RTLH mencakup empat komponen hunian yang kondisinya di bawah standar. Meliputi kondisi bangunan, kesehatan (sanitasi dan air bersih layak), serta luas rumah sesuai standar ruang gerak minimum penghuni,” ujar Haryo.

Haryo menambahkan, program BSPS pada dasarnya merupakan bantuan stimulan dari Pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat agar bisa berswadaya dalam membangun rumahnya. Proses pembangunannya dilaksanakan secara berkelompok dan merata di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pengerjaan BSPS dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemulihan perekonomian masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Setelah diverifikasi dan ditetapkan sebagai penerima BSPS, masyarakat akan mendapatkan sejumlah uang untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah pekerja.

Baca juga : Kementan Pastikan Pasokan Dan Harga 12 Bahan Pokok Di Jambi Aman Terkendali

Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Menteri PUPR Nomor 115/KPTS/M/2022 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 21 Februari 2022, besaran nilai bantuan BSPS terbagi tiga bagian.

Pertama, lokasi reguler di luar Papua dan Papua Barat mendapat dana sebesar Rp 20 juta. Rinciannya, untuk bahan bangunan Rp 17,5 juta dan upah pekerja Rp 2,5 juta. 

Kedua, lokasi khusus kawasan datar di perkotaan, serta pedesaan di Papua dan Papua Barat mendapat dana sebesar Rp 23,5 juta. Untuk bahan bangunan Rp 18,5 juta dan upah pekerja Rp 5 juta.

Baca juga : Indonesia Care CS Beri Bantuan Pesantren Tahfiz Di Karawang

Ketiga, lokasi khusus kawasan pulau-pulau kecil, daerah terpencil, serta pegunungan di Papua dan Papua Barat mendapat dana Rp 40 juta. Untuk bahan bangunan Rp 35 juta dan upah pekerja Rp 5 juta. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.