Menteri Tito, Erick Dan Sandi Komit Kementeriannya Belanja Produk UMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri, M Tito Karnavian meminta, komitmen Pemda untuk mengalokasikan belanja 40 persen barang/jasa untuk produk UMKM.

“Kita harus benar-benar memastikan komitmen ini direalisasikan. Tugas saya selaku Mendagri adalah mendorong realisasi ini. Pada saat Musrenbang telah ditekankan sebanyak 40 persen dari belanja barang/jasa dan belanja dialokasikan untuk belanja UMKM,” ucap Tito dalam Penyelenggaraan Puncak Acara Showcase dan Business Matching Belanja Barang/Jasa Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri tahap II di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (25/4).

Menteri BUMN, Erick Thohir juga meminta, dengan hormat kepada Direksi BUMN yang sudah punya komitemen bersama Menteri Koperasi dan UKM meluncurkan PADI (Pasar Digital) UMKM untuk ditindaklanjuti tender. Menurut Erick, tender di bawah Rp 400 juta diberikan ke UMKM. 

“Karena itu saya meminta dan memastikan sesuai instruksi presiden, direksi BUMN menjalankan dengan sebaik-baiknya. Perintahnya jelas, yang tidak komit boleh dicopot,” tegas Erick.

Baca juga : Wamendag Puji Kerja Sama Lintas Kementerian Dan Pemda Jaga Pasokan Bahan Pokok

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menuturkan, hingga April 2022, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) terus dilakukan dan berjalan dengan baik. Diproyeksi kegiatan ini akan menciptakan 2 juta lapangan kerja baru, membangkitkan ekonomi dan menambah pertumbuhan ekonomi sekitar 1,7-2 persen.

Ia menegaskan, hal ini menjadi kesempatan bagi UMKM dan Koperasi dalam mengambil peluang usaha, karena afirmasi ini berpihak kepada pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri.

“Komitmen belanja pemerintah terhadap UMKM diharapkan mencapai Rp 483 triliun, semakin dekat kita mencapai target deadline hingga 31 Mei 2022. Mari kita jadikan komitmen menjadi kontrak, jangan sekadar komitmen saja, jangan sampai PHP, tapi harus direalisasikan. Jangan janji tinggal janji, harus jadi kontrak barang dan jasa pemerintah,” tegas Sandi.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas menyampaikan, UMKM yang masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) naik signifikan menjadi 26 persen. Jika dahulu di bawah Rp 150 miliar melalui penyedia lewat pemerintah daerah, sekarang mencapai Rp 274,1 triliun. 

Baca juga : Menteri Siti Minta Jajarannya Bekerja Secara Simultan Untuk FOLU Net Sink 2030

Sementara Kementerian/Lembaga dulu di bawah Rp 200 triliun sekarang mencapai Rp 287 triliun, sehingga total yang sudah masuk dalam SIRUP LKPP mencapai Rp 561 trliun. “Tugas kami nanti bagaimana mengontrol supaya terjadi transaksi. Kami juga telah memotong mata rantai proses penayangan produk,” jelasnya.

LKPP memonitor seluruh rencana pengadaan yang masuk dalam sistem. Begitu juga terkait onboarding product sesuai arahan presiden.

“kami telah membekukan dari 5 ribu  produk yang subsitusinya sudah ada di UMKM, sehingga tak bisa di-click. Terima kasih kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang telah melakukan banyak hal terkait onboarding UMKM,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menegaskan, pemerintah melalui program business matching Belanja Barang/Jasa produk dalam negeri, tancap gas mendorong percepatan realisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN), produk UMK dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN.

Baca juga : Menteri Johnny Dorong Sinergi Kembangkan Digitalisasi UMKM

Pasca sukses melaksanakan business matching tahap I di Bali, kali ini dilakukan business matching tahap II di Jakarta. Ditargetkan dari program ini dapat terealisasi lebih dari Rp 400 triliun pada Mei 2022. Jokowi juga meminta untuk memastikan 1 juta produk UKM masuk pada e-katalog pada akhir tahun 2022.  

Pada 2022, potensi pembelian produk dalam negeri sebesar Rp 1.062,2 triliun dengan alokasi belanja untuk UMK dan koperasi sebesar Rp 424,88 triliun atau 40 persen dari potensi pembelian. “Pelaksanaan temu bisnis pada hari ini, diharapkan bisa mempercepat realisasi, saat ini RUP tagging PDN mencapai Rp 483,2 triliun, realisasi mencapai Rp 96,2 triliun,” jelasnya. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.