Keras! Ancaman Jokowi Ke Pemda, BUMN, Kementerian Yang Ogah Belanja Produk Lokal

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa sebanyak 40 persen alokasi anggaran di APBN, APBD, dan BUMN digunakan untuk belanja produk dalam negeri. Agar kebijakan ini berjalan, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk mengawasi realisasinya.

“Menteri Keuangan, BPKP betul-betul mengawasi, sudah berapa sih transaksi yang ada? Lapor harian ke saya!” titah Jokowi, dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, di Bali, Jumat (25/3), yang ditayangkan langsung YouTube Sekretariat Presiden.

Kepala Negara mengingatkan, terdapat konsekuensi jika alokasi belanja produk lokal dalam penggunaan anggaran daerah tidak mencapai 40 persen dari total belanja. Untuk Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat akan dipotong. Dana Alokasi Umum (DAU) juga akan ditahan. 

Baca juga : Kemenperin Targetkan Belanja Produk Lokal 80 Persen

“Kalau ada yang tidak semangat, potong DAK. Setuju? Kelihatannya pada ngeri semua, tak potong betul nanti. DAU hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati hari ini,” tegas Jokowi.

Untuk BUNM dan Kementerian/Lembaga, berlaku aturan yang lebih keras. Jika tidak mampu merealisasikan 40 persen alokasi belanja untuk produk lokal, pimpinan BUMN dan Lembaga bisa diganti. Untuk Menteri, bisa kena reshuffle.

“BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, sudah ganti dirutnya. Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle. Kaya gini tidak bisa jalan, sudah di depan mata uangnya ada, uang-uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit dan saya awasi betul,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga : Pemerintah Ogah Ikutan Latah

Dalam acara itu, Jokowi mengaku jengkel dengan kebiasaan belanja impor di jajaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN. Jokowi heran, berbagai produk bisa dihasilkan di dalam negeri, tapi tidak dibeli Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN.

Produk-produk impor malah berseliweran di kegiatan Pemerintah. Jokowi mencontohkan produk impor tersebut antara lain seperti CCTV, alat kesehatan, seragam, sepatu, hingga suku cadang untuk traktor pertanian.

"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan. Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang, ada tapi beli impor," ucap Jokowi, kesal. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.