Kendalikan PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Dan APD Ke Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam upaya melakukan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, Kementerian Pertanian (Kementan) gerak cepat mengirimkan logistik kesehatan berupa vitamin, antibiotik, antipiretik,disinfektan dan APD (Alat Pelindung Diri) ke beberapa wilayah yang diduga terjangkit PMK.

“Pada 7– 12 Mei lalu kami sudah melakukan pengiriman logistik tahap 1 ke beberapa provinsi,“ ungkap Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (18/5). 

Nasrullah mengatakan, pada 16 Mei 2022, Kementan kembali melakukan pengiriman logistik tahap 2 untuk wilayah yang diduga terjangkit PMK, termasuk Jawa Timur dan Aceh. 

Menurutnya, keseluruhan obat-obatan yang telah Kementan kirimkan sebesar Rp 534,29 juta, dan pengiriman berikutnya dilakukan  18 Mei 2022. 

“Begitu ada wabah PMK, kami bersama-sama Pemerintah Daerah terus melakukan koordinasi, sehingga mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan untuk dapat mengendalikan penyebaran PMK,” ujar Nasrullah.

Baca juga : IPDN Dan ILO Teken Kerja Sama

Nasrullah menyampaikan, pengendalian penyebaran PMK menjadi mutlak dan harus dilakukan agar segera ditangani. 

Menurutnya, saat ini hewan yang terinfeksi telah diberikan obat, penyuntikan vitamin, pemberian antibiotik, dan penguatan imun. Kondisi terakhir pada hewan ternak yang telah diberikan obat dan vitamin juga sudah mulai membaik.

"Alhamdulillah pemberian dalam bentuk vitamin, antibiotik, antipiretik, disinfektan dan APD untuk petugas hasilnya jauh lebih baik. Hewan yang meler mulai segar, yang tadinya tidak bisa berdiri kini sudah berangsur normal. Pemberian disinfektan juga sudah kita sarankan di kandang dan area pemeliharaan," ujar Nasrullah.

Dia berharap, dengan pemberian obat-obatan diharapkan dapat mencegah meluasnya wabah PMK.

Selanjutnya, pemerintah juga berencana akan mengirimkan bantuan logistik obat-obatan, vitamin dan APD ke provinsi sentra ternak yang masih bebas PMK seperti Sulawesi Selatan, NTT dan Bali. Pengiriman direncanakan akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang. 

Baca juga : Siapkan SDM Digital, Menkominfo Kasih Pelatihan Dan Beasiswa

Nasrullah mengungkapkan, Kementan saat ini telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 48 miliar untuk pencegahan dan pengendalian PMK, terutama pengadaan vaksin nasional.

“Pembiayaan pengendalian dan pencegahan PMK ini selain dari APBN, juga ada sinergi dengan APBD dan sumber pembiayaan lainnya," ungkap Nasrullah.

Munculnya virus PMK ini, tentunya menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak. Hal ini wajar karena sudah lebih dari 20 tahun yang lalu sejak Indonesia terakhir kali menangani PMK. Meski demikian, Indonesia telah mempunyai pengalaman dalam menangani kasus penyakit hewan ini. 

“Insya Allah, dengan menggandeng banyak pihak mulai dari Pemerintah Daerah, akademisi, para pelaku usaha, asosiasi, serta peternak, maka kita upayakan agar PMK bisa teratasi dengan baik, serta dapat meminimalisir kerugian yang mungkin timbul dari munculnya wabah ini,” ucap Nasrullah.

Secara terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam beberapa kesempatan menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan 3 agenda untuk mengatasi wabah PMK ini. 

Baca juga : Gandeng BPOM, Kemenag Pastikan Konsumsi Jemaah Haji Sehat Dan Aman

“Agenda pertama adalah agenda SOS, agenda darurat termasuk melakukan lockdown wilayah atau kendang, ” jelas SYL. 

Beberapa langkah darurat yang sudah dilakukan pemerintah adalah penetapan wabah oleh Menteri Pertanian berdasarkan surat dari Gubernur dan rekomendasi dari otoritas veteriner nasional sesuai dengan PP No 47/2014, pendataan harian jumlah populasi yang positif PMK, penetapan lockdown zona wabah tingkat desa/kecamatan di setiap wilayah dengan radius 3-10 km dari wilayah terdampak wabah, serta melakukan pembatasan dan pengetatan pengawasan lalu lintas ternak, pasar hewan dan rumah potong hewan. 

Agenda kedua, adalah agenda temporary, seperti melakukan edukasi kepada peternak terkait SOP pengendalian dan pencegahan PMK, pembentukan gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten. Serta melakukan pengawasan ketat masuknya ternak hidup di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang belum bebas PMK.

Agenda ketiga, agenda recovery, vaksinasi massal dan surveilans secara rutin, dan saat ini melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Kementan. “Kita kebut untuk pembuatan vaksinnya,” pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.