Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Tingkatkan Upaya Perlindungan PMI, BP2MI Gandeng 16 Kepala Daerah

Jumat, 17 Juni 2022 10:39 WIB
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani membuka acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan, di Aula KH Abdurrahman Wahid BP2MI Pusat, Pancoran, Jakarta, Kamis (16/6). (Foto: BP2MI)
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani membuka acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan, di Aula KH Abdurrahman Wahid BP2MI Pusat, Pancoran, Jakarta, Kamis (16/6). (Foto: BP2MI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terus berupaya memberikan pelayanan maksimal terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Terbaru, Benny mengundang 16 Pemerintah Daerah (Pemda) dan lima lembaga pendidikan untuk menandatangani kerja sama dalam mendukung upaya perlindungan PMI.

"Optimalisasi peran dari semua stakeholders untuk melindungi PMI kita itu penting. Terutama sinergi dalam pemberantasan sindikat penempatan ilegal pekerja PMI sesuai kewenangan kita masing-masing," kata Benny di Kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta, Kamis (16/6).

Baca juga : Dongkrak User, Smartfren Gandeng Vidio Dalam Layanan Streaming

Kerja sama ini meliputi pelaksanaan pendidikan, pelatihan keterampilan, fasilitasi penempatan, sosialisasi dan koordinasi tentang penempatan, dan perlindungan PMI.

Dia bilang, pencegahan penempatan PMI ilegal perlu dilakukan dari tingkat terkecil di pemerintahan. Makanya, ada tahapan yang wajib diketahui Pemda sebelum merestui warganya bekerja di negara penempatan.

Baca juga : OJK Ingatkan Industri Perbankan Tangkal Cyber Attack

"Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi pekerja migran menjadi hal yang wajib untuk dilakukan," tuturnya.

Sinergi antar-pihak juga dilakukan dalam proses pelayanan penempatan dan perlindungan calon pekerja dan PMI. Termasuk, sosialisasi peluang kerja di negara tujuan penempatan, serta koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh para pihak.

Baca juga : Angkat Tema Lingkungan Hidup, Astra Rayakan HUT Ke-65 Wilayah Sumatera

"Melalui sosialisasi yang masif, kita ingin ada kesadaran baru dari Pemda dan seluruh jajaran, terlebih khusus kesadaran dari masyarakat kita dalam menangkap peluang kerja di luar negeri," tegas Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 itu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.