Pelayanan Publik Kudu Terbebas Dari Korupsi

 Sebelumnya 
Karena itu, pihaknya terus mendorong setiap Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki Mal Pelayanan Publik.

Kalau mal ini ada di semua kota, Tito yakin, akan bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi Kemendagri.

“Karena komponen terbesarnya adalah pelayanan publik dan perizinan yang berbelit, dipersulit, publik susah dilayani,” jelas mantan Kapolri ini.

Baca juga : 9 Bulan Pacaran, Kim Kardashian Dan Pete Davidson Putus

Selain untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi, Mall Pelayanan Publik juga akan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan serba cepat.

Program lain Kemendagri untuk mencegah korupsi, yakni menekan biaya politik tinggi.

“Yang lebih penting, mencegah perbuatan korupsi terjadi. Kami mohon bantuan KPK menganalisis solusi yang bisa dilakukan, menekan politik berbiaya tinggi dan memperkuat Mall Pelayanan Publik,” ucap eks Kapolda Papua ini.

Baca juga : Tim Ayam Jantan Keluar Dari Kutukan

Pasca kegiatan ini, Tito berkomitmen melanjutkan program pendidikan antikorupsi bagi pejabat eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 Kemendagri.

“Kami akan lanjutkan acara ini di internal, eselon 2, 3, 4, pendidikan yang sama. Kami akan mengundang KPK. Supaya gema antikorupsi juga sampai ke eselon 2, 3, dan 4,” tutup Tito.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengingatkan, ada beberapa kasus korupsi yang pernah di Kemendagri.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.