Dark/Light Mode

Tito Di Acara PAKU Integritas

Pelayanan Publik Kudu Terbebas Dari Korupsi

Jumat, 12 Agustus 2022 07:55 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/8/2022). (Foto: Antara/Reno Esnir)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/8/2022). (Foto: Antara/Reno Esnir)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelayanan publik dan perizinan masih menjadi lahan basah bagi koruptor. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pun menegaskan, pelayanan publik harus terbebas dari praktik korupsi.

Hal itu dikatakan Tito saat menghadiri kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, kemarin.

Dalam acara itu, Tito bersama Wakil Mendagri John Wempi Wetipo dan rombongan pejabat eselon I Kemendagri mengikuti kegiatan ini, bersama istri masing-masing.

Baca juga : 9 Bulan Pacaran, Kim Kardashian Dan Pete Davidson Putus

Eks Kapolri ini bilang, akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik akan sangat mempengaruhi indeks persepsi korupsi.

Dengan demikian, pelayanan publik harus menjadi beranda negara yang menampilkan wajah pemerintahan yang baik dan bersih.

“Salah satu kontributor terbesar, atau berpengaruh dalam menentukan indeks persepsi korupsi itu, yakni pelayanan publik dan perizinan,” kata Tito, kemarin.

Baca juga : Tim Ayam Jantan Keluar Dari Kutukan

Salah satu terobosan menghadirkan pelayanan publik yang transparan, yakni dibentuknya Mal Pelayanan Publik.

Dia menjelaskan, keberadaan Mal Pelayanan Publik memudahkan urusan masyarakat karena pelayanan yang efektif dan tidak berbelit-belit.

“Dalam hitungan menit selesai, dan sangat transparan. Pembayarannya tidak ada yang cash tapi menggunakan bank,” terangnya.

Baca juga : Survei Indikator: 64,9 Persen Publik Puas Terhadap Kinerja Jokowi

Namun sayang, dia mengaku, belum semua daerah memiliki Mal Pelayanan Publik, mengintegrasikan semua layanan, termasuk perizinan, menjadi satu pintu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.